Di hamparan Gugus Kepulauan Maluku Utara, di mana jarak bukan sekadar angka melainkan tantangan nyata, gema pemekaran wilayah kembali membahana. Ini bukan lagi sekadar desas-desus musiman, melainkan sebuah detak aspirasi yang telah mengerucut menjadi 11 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Perjuangan ini adalah potret harapan ribuan warga yang mendambakan pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang merata, dan pengelolaan sumber daya yang lebih berkeadilan.
Gema perjuangan ini bukanlah isapan jempol. Berkas-berkas tebal berisi kajian dan dokumen persyaratan telah melintasi pulau, berlabuh di meja para pengambil kebijakan di Senayan dan para Senator Perwakilan DPD Maluku Utara yang diserahkan oleh para inisiator perjuangan DOB Maluku Utara. Ini adalah bukti bahwa api perjuangan itu menyala, didukung oleh restu para tokoh adat, pemuka masyarakat, dan sumbangsih pemikiran dari kaum akademisi. Legitimasi sosial dan moralnya tak perlu diragukan.
Namun, dalam realitas tata kelola pemerintahan, semangat saja tak pernah cukup. Jalan menuju pemekaran adalah jalan terjal yang dipagari oleh regulasi ketat. Di sinilah sorotan utama harus diarahkan: pada komitmen nyata pemerintah kabupaten induk.
Komitmen Pemerintah Induk: Ujian Paling Menentukan
Komentar