Kategori: Editorial

Ternate — Di tengah euforia angka-angka makroekonomi yang tampak menjanjikan, suara kritis datang dari kampus. Dr. Muammil Sunan, ekonom dari Universitas Khairun

Kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly, yang menahan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten dan kota di wilayahnya, bukan hanya mencederai prinsip keadilan

Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini menetapkan APBD Kota Ternate sebagai salah satu yang tersehat di Provinsi Maluku Utara, berdampingan dengan Kota Tidore.

Oleh: [Dapur Rddaksi PIKIRAN UMMAT] Di ruang rapat megah DPRD Provinsi Maluku Utara, angka-angka anggaran 2026 sedang dibahas dengan serius. Namun di

“Uji keikhlasan itu ada pada kebijakan, bukan pada kata.” Kalimat itu mungkin paling tepat menggambarkan kritik ekonom Universitas Khairun, Dr. Mukhtar Adam,

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tampak ingin menunjukkan taring. Pemeriksaan terhadap dua pimpinan DPRD : Iqbal Ruray dan Kuntu Daud langsung memantik sorotan

  Pesta demokrasi di Kota Ternate mulai terasa hangat. Perbincangan politik sudah menjadi bagian dari keseharian warga. Namun di tengah semarak itu,

Penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dari BKKBN Pusat patut diapresiasi. Keberhasilan menjadi juara

Langkah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate yang terus menggencarkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) layak mendapat apresiasi. Melalui Klinik

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara tahun 2026 menyisakan tanda tanya besar tentang arah kebijakan publik dan kepekaan