TERNATE — Penanganan perkara penjualan 90 ribu metrik ton ore nikel yang menyeret PT Wana Kencana Mineral (WKM) tersendat di meja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara.
Pasalnya, perkara yang bergulir sejak awal 2025 itu belum menemui titik terang. Padahal, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta meminta keterangan ahli untuk mendalami kasus tersebut.
Menariknya, ditengah mandeknya penanganan perkara itu, Kapolda Malut Irjen Pol. Arif Budiman justru menggandeng PT WKM sebagai mitra institusi. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, perusahaan ini masuk dalam daftar 25 perusahaan ekstraktif yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kapolda Malut di Pendopo Mapolda.
Kemitraan itu mencakup dukungan beasiswa bagi putra-putri daerah serta pembangunan 203 unit rumah dinas personel kepolisian. Langkah Kapolda ini memunculkan persoalan serius mengenai batas kemitraan korporasi dan independensi penegakan hukum.
Sebab, perusahaan yang berkaitan dengan perkara dalam penanganan penyidik justru memperoleh ruang kemitraan dengan institusi kepolisian.
Persoalan tersebut mendapat tanggapan Koordinator Aktivis Malut Anti Korupsi (AMAK-MALUT), Mukaram. Ia meminta Kapolda Arif Budiman tidak berlindung di balik narasi bantuan pendidikan dan kesejahteraan personel.
Komentar