Persoalan ini menyangkut kepastian hukum, penguasaan aset, serta pertanggungjawaban atas sumber daya mineral. Tanpa penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganannya, mandeknya perkara semakin memperbesar tuntutan publik terhadap kinerja penyidik.
Mukaram menegaskan, independensi kepolisian tidak cukup dibuktikan melalui slogan Presisi maupun banyaknya perusahaan berstatus mitra. Ukuran utamanya terletak pada keberanian penyidik menuntaskan perkara tanpa tekanan, kepentingan, ataupun kompromi dengan pihak mana pun.
Atas dasar itu, ia mendesak Kapolda Arif Budiman segera mengevaluasi penanganan kasus tersebut dan meminta Ditreskrimum menggelar perkara untuk memastikan arah penyidikan.
“Jangan sampai publik mengasumsikan MoU dengan PT WKM sebagai pintu masuk pertukaran kepentingan atau ruang kompromi. Ditreskrimum harus tegas, segera gelar perkara dan sampaikan perkembangan penanganannya secara transparan,” Tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ditreskrimum Polda Maluku Utara masih dalam upaya konfirmasi wartawan guna memperoleh tanggapan resmi. (*)
Komentar