Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada manfaat program korporasi, melainkan batas hubungan antara kepentingan perusahaan dan kewenangan penegakan hukum.
“MoU dengan korporasi, terlebih perusahaan yang sementara diselidiki, sangat tidak wajar. Jangan sampai muncul persepsi di ruang publik adanya relasi timbal balik yang berpotensi menciptakan pertukaran kepentingan antara korporasi dan institusi kepolisian,” Tegas Mukaram.
Ia menilai potensi quid pro quo atau pertukaran kepentingan perlu mendapat perhatian serius. Bukan berarti telah terjadi transaksi tertentu, tetapi kemitraan antara perusahaan yang berkaitan dengan perkara hukum dan institusi yang menangani kasusnya wajib disertai transparansi serta pengawasan ketat.
Terlebih, kontribusi korporasi mencakup pembangunan 203 unit rumah dinas personel. Mukaram mengingatkan Kapolda agar memastikan dukungan tersebut tidak menciptakan ketergantungan kelembagaan maupun kedekatan yang berpotensi memengaruhi objektivitas penyidikan.
“Jika kontribusi korporasi masuk dalam kebutuhan kelembagaan kepolisian, Kapolda wajib memastikan tidak ada ruang bagi konflik kepentingan. Jangan sampai kebutuhan fasilitas personel justru mengaburkan batas independensi penegakan hukum,” Ujarnya.
Sebagaimana diketahui, perkara 90 ribu ton ore nikel bukan persoalan kecil. Material tersebut berkaitan dengan aset PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT), kemudian menjadi aset negara melalui proses penyitaan dan penyerahan kepada pemerintah daerah.
Komentar