“Pemilik kapal itu siapa? Sherly Tjoanda Laos, isteri mendiang Benny Laos. Dalam konteks yuridis, kalau ada kecelakaan dengan unsur kelalaian menyebabkan orang meninggal, yang pertama bertanggung jawab adalah pemilik kapal. Kenapa pemilik kapal itu sekarang adem-adem aja tidak diperiksa?”
Hendra mempertanyakan apakah jabatan Gubernur membuat Sherly memiliki imunitas.
“Dia ada di kapal itu, kebetulan dia selamat. Dalam hukum pidana, korban bisa menjadi pelaku dan pelaku bisa menjadi korban. Gubernur atau siapa pun yang melakukan tindak pidana tidak kebal hukum. Semua sama di depan hukum – equality before the law,” tegas akademisi Unkhair dan Uniera itu.
Faktanya, nakhoda yang sempat jadi tersangka, penyidikannya dihentikan dengan Restorativ Justice. Sherly Laos sebagai Pemilik kapal tidak pernah diperiksa sama sekali, ujarnya nampak sesal.
RESTORATIVE JUSTICE ABAL-ABAL, BATAL DEMI HUKUM!
Hendra membongkar borok proses Restorative Justice (RJ) yang dipakai untuk menutup kasus ini. Menurut UU No. 20 Tahun 2025 Pasal 79-82 dan Pasal 479 KUHP baru, RJ wajib memenuhi prestasi ganti rugi dan biaya perawatan yang berlaku maksimal 7 hari. Jika tidak ada prestasi dari Sherly Laos, penyidik wajib membuat berita acara pembatalan dan perkara harus lanjut.
“Dalam kasus ini Sherly bertindak mewakili pemilik kapal melakukan RJ dengan ahli waris, tapi tidak ditindaklanjuti, tidak ada ganti rugi sama sekali. Maka RJ ini gugur, batal demi hukum. Bukan saya yang bilang, tapi undang-undang!” tegas Hendra.
Lebih parah, Pasal 22 UU No.20/2025 menyebut RJ dikecualikan untuk tindak pidana dengan ancaman 5 tahun. Sementara kasus Bela 72 menggunakan Pasal 474 KUHP dengan ancaman 5 tahun. “Seharusnya tidak bisa RJ. Kenapa dipaksakan? Karena dia Gubernur? Apa dia orang besar yang berkuasa, kok Kejaksaan tunduk semua sama dia?”
KESAKSIAN PILU ISTRI BRIPKA HAMDANI: KAMI DIBOHONGI JANJI MANIS!
Kebohongan RJ itu diperkuat kesaksian Seli Saleh Hasan, isteri Bripka Hamdani korban meninggal.
Komentar