TERNATE – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang dipuja-puja setinggi langit ternyata menyimpan anomali dan paradoks berbahaya. Di atas kertas, provinsi ini menjadi bintang hilirisasi nasional, namun di lapangan, infrastruktur publik hanya menjadi koridor ekstraksi untuk kepentingan global, bukan pemerataan.
Kritik tajam itu disampaikan Akademisi, Dr. Muhammad Kamal dalam artikelnya _”Anomali Paradoks Hilirisasi: Menagih Porsi Keadilan Ekologis dan Monetisasi Infrastruktur Maluku Utara”_.
Dr. Kamal membongkar data BPS Maluku Utara triwulan IV 2025 yang mencatat pertumbuhan ekonomi 29,81% dan industri pengolahan melesat 50,93%. Angka fantastis itu, menurutnya, menipu.
“PDRB dapat naik sangat cepat karena nilai produksi smelter, meskipun keterkaitan dengan usaha lokal masih terbatas. Pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi anomali statistik di tengah kerentanan sosial yang terus bertahan,” tegas Dr. Kamal.
Ia menyebut pola ini sebagai *hilirisasi enklave*. Pelabuhan, terminal, pembangkit energi dan jalan bekerja sangat efisien mengirim nikel ke pasar internasional, tapi lumpuh total melayani petani, nelayan, dan UMKM antarpulau.
Komentar