TERNATE – Polemik Restorative Justice (RJ) kasus speedboat Bela 72 yang menewaskan mantan Cagub Maluku Utara Benny Laos dan 5 korban lainnya memasuki babak baru.
Di tengah meledaknya kekecewaan korban dan keluarga korban karena janji santunan, beasiswa dan pekerjaan dari Sherly Tjoanda tak kunjung ditepati, muncul desakan agar penerapan Restorativ Justice atau RJ kasus speedboat Bella 72 dicabut kejaksaan.
Menurut ahli hukum dari UMMU, Joyo Soekarno, SH.MH., RJ bukan putusan pengadilan dan pencabutannya menjadi kewenangan kejaksaan.
Joyo menjelaskan secara yuridis, terdapat 3 langkah pencabutan RJ seperti diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam beleid itu, ada tiga pintu untuk meruntuhkan RJ yang bermasalah.
Komentar