Reformasi tidak hanya berbicara tentang pergantian kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan negara didistribusikan agar lebih dekat dengan rakyat. Begitu halnya Otonomi daerah bukan kemurahan hati atau hadiah dari pemerintah pusat. Ia merupakan amanat konstitusi Pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, daerah memiliki ruang konstitusional untuk mengelola kepentingan masyarakatnya sesuai karakter, potensi, dan kebutuhan masing-masing.
Persoalannya, praktik desentralisasi masih menghadapi tarik-menarik kewenangan. Ketika sebagian besar keputusan strategis, sumber daya, anggaran, dan perizinan terlalu terkonsentrasi di pusat, otonomi mudah berubah menjadi sekadar administrasi pemerintahan.
Daerah memiliki pemerintahan sendiri, tetapi belum tentu memiliki kuasa yang memadai atas masa depannya. Karena itu, komitmen terhadap keadilan antarwilayah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang nyata, memperkuat kewenangan daerah, memperbesar keadilan fiskal, melindungi tanah dan ruang hidup masyarakat, serta menghormati kebudayaan dan kearifan lokal.
Daerah Bukan Sekadar Lumbung Suara
Komentar