“Kita bukan negara oposisi ya yang mengenal pemisahan partai politik dengan pemerintahan dalam praktek pemerintahan. Demokrasi kita mengenal demokrasi Pancasila dalam bentuk musyawarah mufakat seperti dalam sila ke-5 Pancasila,”ujar Muslim, Senin [7/7].
“Sistem ketatanegaraan kita adalah pemerintahan nasional dengan sistem pemerintahan presidensil. Jadi kita tidak mengenal pemisahan dalam sistem pemerintahan. Adapun sistem otonomi itu bagian dari sistem pemerintahan nasional di mana ada kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah,”jelasnya.
Duga Ada “Gerakan Klandestein” Lewat Tangan Kepala Daerah
Muslim menyoroti isu penolakan terhadap program MBG [Makan Bergizi Gratis] di sejumlah daerah. Ia menduga ada unsur di pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak solid.
“Secara umum saya membaca dinamika politik di tingkat nasional yang kurang sehat. Ada menteri atau unsur-unsur di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak solid bahkan melakukan gerakan klandestein, merecoki Presiden dari dalam melalui tangan-tangan kepala daerah,”bebernya.
Komentar