oleh

Muslim Arbi: Kepala Daerah Bukan “Oposisi”, Jangan Tunggangi ASN untuk Lawan Kebijakan Presiden Prabowo

-HEADLINE-2037 Dilihat

Pernyataan Muslim Arbi ini muncul di tengah memanasnya isu efisiensi anggaran dan polemik gaji PPPK di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara.

Baca Juga  Diduga IUP PT.KW di Pulau Gebe Dialihkan Ke Investor Lain, Malut Institute: Gubernur Sherly Lanjutkan Pelanggaran Undang-Undang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *