TERNATE, 28 Juli 2026 — Nasib ASN di lingkungan Pemprov Maluku Utara di era Gubernur Sherly Tjoanda kembali tertekan. Di tengah krisis fiskal, hak ASN yang masih pas-pasan kembali menjadi sasaran pemotongan. Padahal masih ada pos lain yang dinilai lebih rasional untuk diefisiensikan.
Hal itu disampaikan Ketua DPW Partai UMAT Provinsi Maluku Utara Abdurahim Fabanyo, Menurutnya, alih-alih memotong TTP ASN, Pemprov seharusnya mulai dari pemangkasan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, penundaan proyek tidak urgen, hingga restrukturisasi staf ahli non-ASN.
“Ketika ada krisis, hak mereka yang masih terhitung pas-pasan itu selalu menjadi sasaran empuk kebijakan efisiensi. Padahal masih ada jalan lain yang lebih rasional dan manusiawi,” ujar *Abdurahim*.
OPERASIONAL GUBERNUR 18 MILIAR DISOROT
Komentar