TERNATE, Senin 16 Juli 2026 — Sambutan pelantikan pejabat tinggi Pratama dan eselon III dan IV Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang dibacakan Samsudin Abdul Kadir menarik perhatian publik dan kalangan pengamat.
Bagi para pengamat, sambutan yang imajiner sekedar lips services sebab sulit diwujudkan.
Pertanyaan kritis muncul jika masalah yang timbul karena kebijakan Gubernur maka bagaimana anak buahnya para pejabat di Pemprov Maluku Utara bisa menyelesaikannya.
”Bagaimana para pejabat di kabinet Sherly -Sarbin bisa menyelesaikan DBH kabupaten/kota yang tak cair, bagaimana mereka menyelesaikan gaji P3K, paruh waktu dan TTP di kabupaten/kota yang tak bisa dibayar atau dicicil dan bagaimana para pejabat itu bisa menyelesaikan isu manopoli proyek”?ujar Muslim Arbi dengan nada tanya.
Seperti diketahui, masalah demi masalah muncul mengawali pemerintahan Sherly – Sarbin sampai kini.Mulai dari masalah tambang nickel ilegal dan danpak lingkungannya, masalah manopoli serta terakhir ini masalah DBH dan PPPK yang terancam di rumahkan.
Muslim Arbi dan Dr.Sofyan Abas, Pengamat politik dan ekonom mencoba membedah akar masalah dari masalah-masalah ini seraya memberikan penilaian tentang biang kerok dari permasalahan ini.
Mereka berdua menilai : Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda diduga kuat sebagai sosok pemicu sejumlah masalah serius bagi daerah dan rakyat Maluku Utara.
“Sherly yang digadang-gadang bukannya jadi pemimpin solusi justru sebaliknya diduga jadi biang kerok sejumlah masalah di Maluku utara, ” ujar Muslim Arbi tegas.
Masalah Serentak: Tambang Ilegal dan Tambang di pulau kecil, gaji PPPK, DBH, dan Dugaan Monopoli Proyek
Dua pengkritik ini menyorot 4 persoalan yang dinilai paling krusial berdanpak bagi pembangunan daerah dan rakyat :
1. Tambang ilegal dan tambang di pulau kecil “pulau Gebe”
2.DBH kabupaten dan kota yang tak kunjung di cairkan yang berdanpak terhadap kinerja fiskal dan pembangunan daerah.
3.Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu di kabupaten/kota yang terancam tak kunjung cair
Komentar