HEADLINE

Sidego Kampong Malanesia- LP2D Gelar Diskusi Publik.

Sederet Pakar Dihadirkan Membedah Persoalan PNBP Sektor Tambang Malut.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Lembaga PenelitianPembangunan Daerah atau LP2D menggelar diskusi publik bertajuk Memulai Keadilan Ekonomi Tambang Kemaslahatan Bangsa Tahun 2023, rabu (4/1/2023) bertempat di Cafe & Resto Kampong Malanesia SIDEGon, Kelurahan Gambesi Kota Ternate.

Diskusi publik menghadirkan sederet pakar dari berbagai disiplin ilmu antara lain Prof Dr.Rusman Soleman(Ekonom Unkhair), Dr.Kasman Hi.Ahmad( Mantan Rektor UMMU) Dr.Aziz Hakim (Unkhair) dan Dr.Mukhtar Adam dari LP2D.

Mukhtar Adam tampil perdana memaparkan hasil penelitian dan kajian  LP2D yang mengendus adanya ketidakadilan dan ketidakberesan dalam sistem dan perhitungan PNBP sektor pertambangan Provinsi Maluku utara.

Ekonom yang dikenal kritis ini mengungkapkan pihak LP2D mengendus terjadi kurang bayar terhadap DBH provinsi Maluku utara sejak medio 2020-2022 sebesar Rp.4 T.Soal ini kata dia pihaknya telah mengajukan klaim dan dibahas di kementerian keuangan.

”Ada potensi kurang bayar DBH PNBP provinsi Malut sejak tahun 2020-2022 sampai kisaran 4 T”ungkapnya.

“Kami (LP2D )bersama Pemda-Pemda se Provinsi Malut telah mengajukan klaim dan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Kementerian keuangan baru-baru ini”lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, akademisi Unkhair ini mometret kritis terhadap UU nomor 1 Tahun 2022 yang menurutnya lebih berbahaya bagi daerah terutama daerah kepulauan.

UU baru yang mengatur tentang PNBP itu menurut dia bermazhab pada kontinental atau daratan sementara Indonesia merupakan negara archipelago atau kepulauan sehingga isi undang-undang ini sangat merugikan daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku utara.

Mukhtar menyatakan tidak menutup kemungkinan  pihaknya melakukan gugatan judicial riview ke MK terhadap UU nomor 1 tahun 2022 yang dinilainya semakin merugikan daerah terutama Maluku utara.

Pembicara  lain rata-rata mendukung langkah LP2D dengan saran penguatan sehingga manuver lembaga penelitian pembangunan Daerah yang digawangi para akademisi Ekonomi Unkhair ini bisa berhasil.

Pakar Politik dan mantan Rektor UMMU Dr.Kasman Ahmad menilai nya sebagai  langkah strategis bagi upaya peningkatan SDM Malut yang  berkualitas.Kasman menyarankan agar 5 poin deklarasi bersama Pemda-Pemda se Maluku utara perlu dipikirkan lagi terkait bea siswa bagi mahasiswa yang tersebar di 26 PT di Malut.

”dari puluhan ribu lebih mahasiswa yang tersebar di 26 PT di Malut, hanya 40% yang bisa mengakses biaya kuliah”ungkap nya.

”Perlu dipikirkan agar BLT disubstitusi ke Bea Siswa bagi Mahasiswa dan selebihnya untuk program vokasi bagi peningkatan skil pekerja lokal”saran dia.

Artinya ada 60% mahasiswa yang tidak bisa mengakses biaya kuliah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu.

”Kita ini kalau ke jakarta jadi Malu, teman-teman jika ketemu memberi ucapan selamat provinsi Malut paling bahagia padahal kenyataannya kita tidak bahagia”tutur Kasman.

Sebelumnya Prof Risman Soleman menekankan pentingnya strategi pendekatan politik ke Kementerian dan Lembaga legislatif guna meningkatkan peningkatan pendapatan DBH ke Maluku utara.

Dia menuturkan, ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Halmahera utara, strategi ini cukup jitu dengan berhasil meningkatkan DBH Kabupaten Halut sampai Rp.80 M kala itu baru di 30 M.

Prof juga menyarankan penting membaca perkembangan geopolitik dan Geostrategi sehingga gerakan memperjuangkan peningkatan DBH Malut ini bisa berhasil.Soal ini kata Prof pernah diutarakan di kesempatan kegiatan forum G20 di Bali tahun lalu.

Sementara Dr.Aziz Hakim menekankan pentingnya penguatan argumentasi banding pada soal dana lingkungan hidup dan dana fluktuasi harga nikel.Menurut hemat dia, 10% dana fluktuasi harga harus di perjelas dan dipertegas sehingga apabila kondisi harga pasar nikel turun atau meningkat, daerah justru tetap diuntungkan.

Mukhtar mengaskan bahwa pada prinsipnya  dana recoveri lingkungan hidup dan dana fluktuasi harga nikel harus dikembalikan ke Malut sebagai daerah penghasil.

Bagi sapaan akrab Om Pala Malanesia ini, logika pemerintah soal dua item DBH ini tidak masuk akal dan merugikan daerah.

”Masuk akal dimana, dana lingkungan hidup diparkir sementara daerah diminta me recoveri kerusakan lingkungan terlebih dahulu, Disisi lain dana lainya ke daerah  dicekik lalu mau recoveri lingkungan dari dana mana”ketus dia.

”Pemerintah beralasan ada dana fluktuasi, lah kalau harga anjlok praktis berdanpak menurun nya setoran ke daerah, ya dana itu dicairkan ke daerah untuk bisa menalangi pembangunan ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dll”tegasnya.

”Prinsipnya dana jangan diparkir lah, kasih ke daerah biar ekonomi daerah bergeliat mengatasi kemiskinan”pungkasnya(***)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *