Abdurahim secara khusus menyoroti besarnya anggaran operasional Gubernur yang dinilai jauh melampaui ketentuan.
“Operasional Gubernur melambung tinggi. Seharusnya operasional Gubernur itu menurut aturan hanya 1,5 miliar saja tapi kenyataannya mencapai 18 miliar. Inilah yang harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Ia juga menyarankan Gubernur menunda proyek-proyek yang belum mendesak. Di tengah ruang fiskal sempit, efisiensi seharusnya menyasar belanja modal dan pilihan, bukan belanja pegawai yang berpotensi melemahkan pelayanan publik.
“Saya kira itu pilihan kebijakan yang standar dalam kondisi krisis fiskal,” tambahnya.
ASN MALUT NOMBOK RP2,8 JUTA
Komentar