Salah satu jawabannya terletak pada perdebatan mengenai konsep pembangunan kilang LNG. Investor lebih memilih skema Floating LNG (FLNG) karena dipandang lebih efisien dari sisi teknis maupun investasi. Di sisi lain, pemerintah menghendaki pembangunan kilang di darat (onshore) dengan pertimbangan bahwa sumber daya alam tidak boleh hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga harus menciptakan nilai tambah melalui pembangunan kawasan industri, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan efek berganda bagi masyarakat. Di sinilah kita melihat bahwa perdebatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan perbedaan paradigma dalam memaknai pengelolaan sumber daya alam.
Dinamika itu semakin kompleks ketika muncul perbedaan pandangan di kalangan para pengambil kebijakan. Publik tentu masih mengingat perdebatan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengenai arah pengembangan Blok Masela, khususnya terkait pilihan pembangunan kilang LNG di darat (onshore) atau di laut (offshore/FLNG). Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi diskursus nasional ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangannya mengenai pilihan kebijakan yang dinilai paling tepat bagi kepentingan Indonesia.
Pertanyaannya kemudian, apakah perbedaan pandangan tersebut merupakan sebuah persoalan? Menurut saya, tidak. Dalam perumusan kebijakan strategis, perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses untuk mencari alternatif terbaik bagi kepentingan bangsa. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan negara menghadirkan keputusan yang jelas, konsisten, dan memiliki kepastian. Sebab, tanpa kepastian kebijakan, sebesar apa pun potensi sumber daya alam yang dimiliki, manfaatnya tidak akan pernah optimal bagi kemakmuran rakyat.
Pada saat yang sama, kita juga tidak boleh melupakan suara masyarakat. Persoalan pembebasan lahan, nilai ganti rugi, tuntutan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengenai kajian AMDAL, hingga aspirasi masyarakat yang terdampak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Hal ini mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan tiga dimensi sekaligus, yaitu keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Ketidakpastian yang berlangsung selama bertahun-tahun tentu membawa konsekuensi terhadap iklim investasi. Investor memerlukan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan kejelasan arah pembangunan. Sebaliknya, negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional. Hubungan antara negara dan investor bukanlah hubungan yang saling berhadapan, melainkan kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepastian hukum, transparansi, dan saling percaya.
Di sinilah saya memandang keputusan Presiden Prabowo memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memulai pembangunan fisik proyek. _Kepemimpinan bukan hanya diukur dari kemampuan merencanakan, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan pada saat keputusan itu memang harus diambil._ Groundbreaking Blok Masela menjadi simbol bahwa negara akhirnya mampu mengakhiri ketidakpastian yang telah berlangsung hampir tiga dekade. Dalam perspektif tata kelola, kepastian merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling penting.
Komentar