Catatan: Om Pala
Bacarita santai di Resto Pondok Katu, Kalumpang, Ternate, bersama Bung Semuel Samson, Staf Khusus Gubernur Maluku Utara. Mantan Dubes RI untuk Serbia ini datang ditugasi Gubernur Sherly Djouanda Laos untuk “mendengar, membaca, dan mendalami” problem Maluku Utara. Ikan bakar tude menemani percakapan. Tude kecil, lincah, gesit menelusuri laut dan pulau. Persis seperti Maluku Utara: kecil di peta, tapi hidup dalam mobilitas antarpulau, menyimpan cerita besar tentang laut, pangan, rakyat, dan gugus Kie Raha.
Dari meja sederhana itu lahir satu catatan: urusan pembangunan Maluku Utara bukan urusan bisik-bisik elite. Ia harus menjadi percakapan terbuka yang bisa diuji, dibantah, dan diperkaya.
—
Dua Pertumbuhan, Satu Pertanyaan Besar
Nyaris dua tahun kepemimpinan Sherly Djouanda Laos, Maluku Utara mencatat dua pertumbuhan tinggi. Pertama, pertumbuhan ekonomi dari hilirisasi nikel. Angka di atas kertas melonjak. Tapi manfaatnya belum menyentuh warga. Hilirisasi lebih menggemukkan jejaring industri global dan modal luar, sementara masyarakat lokal berhadapan dengan ketimpangan, harga mahal, hilangnya aset, dan minimnya kerja bermutu.
Kedua, pertumbuhan popularitas di media sosial. Musik TikTok membuat kekuasaan tampak dekat dan humanis. Tapi data BPS dan realitas pulau kecil tetap menagih jawaban serius. Citra bisa viral semalam. Ketimpangan bisa tinggal puluhan tahun.
Di sinilah jejak visi yang tertinggal perlu dicari ulang. Maluku Utara tidak cukup dikelola dengan pencitraan. Ia butuh arah. Dan arah itu pernah diberi nama: *Sofifi Halmahera Metropolitan*.
—
Legacy yang Terputus
Thaib Armayin dikenang dengan “Dari Desa Membangun Maluku Utara” dan branding Bapak Perdamaian. Abdul Gani Kasuba meninggalkan dua branding: Bapak Pertumbuhan Ekonomi dan Bapak Indeks Kebahagiaan Tertinggi di Indonesia.
Lalu kepemimpinan berikutnya harus meninggalkan legacy apa? Pembangunan tidak boleh hanya jadi kelanjutan administratif. Ia harus meninggalkan jejak, bukan sekadar baliho yang pudar setelah hujan politik.
Komentar