Dari Sofifi, pusat pendidikan vokasi bisa dibangun untuk menjawab rendahnya kualitas SDM. Dari Sofifi, layanan kesehatan regional bisa diperkuat. Dari Sofifi, logistik pangan lokal bisa diatur. Dari Sofifi, mobilitas penduduk usia produktif dari pulau kecil bisa difasilitasi secara manusiawi.
Ini juga jawaban atas transformasi Maluku Utara dari agraris ke industri. Transformasi berlangsung cepat, tapi SDM masih didominasi lulusan SMP. Akibatnya, hilirisasi hanya memperbesar ekonomi daerah tanpa memperkuat manusia lokal. Tambang tumbuh, tapi tenaga terampil datang dari luar. Warga hanya jadi penonton di tanahnya sendiri.
—
Belanja Pemerintah yang Kehilangan Fungsi
APBD seharusnya menjadi instrumen koreksi terhadap ketimpangan pasar dan industri. Tapi jika belanja hanya jadi rutinitas kegiatan, perjalanan dinas, dan proyek terpisah, maka pemerintah gagal memainkan fungsi redistribusi.
Di Maluku Utara, APBD harus diarahkan untuk membangun manusia, memperkuat pangan, menurunkan biaya logistik, memperbaiki layanan pulau kecil, dan menjadikan Sofifi sebagai pusat pelayanan nyata. APBD bukan mesin administrasi yang sibuk tanpa mengubah nasib rakyat.
—
Jangan Biarkan Janji Dimakamkan
Hari ini jejak visi Benny-Sarbin mulai terlupakan. Benny Laos telah pergi dalam duka Taliabu. Duka itu adalah luka politik dan kemanusiaan. Tapi gagasan yang baik tidak boleh ikut dimakamkan. Sarbin Sehe, pemerintah hari ini, DPRD, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membaca ulang substansi janji politik itu.
Politik terlalu cepat melupakan janji. Setelah Pilkada selesai, janji berubah jadi arsip. Padahal bagi rakyat di pulau-pulau, janji politik adalah kontrak moral. Mereka mungkin tidak membaca dokumen visi-misi, tapi mereka mengingat harapan yang pernah dinyalakan. Dan harapan yang diabaikan terlalu lama bisa berubah menjadi sinisme. Itu bahaya bagi demokrasi lokal.
*Sofifi Halmahera Metropolitan* harus ditulis ulang. Ia bukan sekadar proyek kota. Ia adalah desain untuk menyusun ulang rumah bersama. Menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, hilirisasi dengan SDM lokal, pulau kecil dengan pusat layanan, pascakonflik dengan keberagaman, dan ibu kota dengan peradaban Kie Raha.
Maluku Utara tidak boleh puas hanya jadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan indeks kebahagiaan yang pernah dibanggakan. Ia harus bergerak menjadi provinsi yang adil, produktif, terhubung, dan manusiawi.
Komentar