oleh

Visi Pembangunan Malut Dinilai Terlupakan, Gub Sherly Didesak APBD Jadi Alat Pemerataan

-Malut-80 Dilihat

TERNATE — Visi Sofifi Halmahera Metropolitan yang digagas dalam Pilkada 2024 dinilai mulai terlupakan di tengah dua pertumbuhan tinggi Maluku Utara. Catatan kritis ini disampaikan Om Pala usai diskusi santai bersama Stafsus Gubernur Malut Semuel Samson di Resto Pondok Katu, Kalumpang, Ternate, Jumat (9/5/2026).

Semuel Samson, mantan Dubes RI untuk Serbia, disebut hadir atas penugasan Gubernur Sherly Djouanda Laos untuk “mendengar, membaca, dan mendalami” problem Maluku Utara.

Baca Juga  Brigjen Arif Budiman Jabat Kapolda Maluku Utara, Gantikan Irjen Waris Agono yang Pensiun

Dua Pertumbuhan, Manfaat Belum Merata

Menurut catatan Om Pala, hampir dua tahun kepemimpinan Sherly Djouanda Laos, Maluku Utara mencatat dua pertumbuhan. Pertama, pertumbuhan ekonomi dari hilirisasi nikel yang membuat angka PDRB melonjak. Namun manfaatnya dinilai belum menyentuh warga.

“Hilirisasi lebih menggemukkan jejaring industri global dan modal luar, sementara masyarakat lokal berhadapan dengan ketimpangan, harga mahal, hilangnya aset, dan minimnya kerja bermutu,” tulis Om Pala.

Baca Juga  Brigjen Arif Budiman Jabat Kapolda Maluku Utara, Gantikan Irjen Waris Agono yang Pensiun

Kedua, pertumbuhan popularitas di media sosial. “Musik TikTok membuat kekuasaan tampak dekat dan humanis. Tapi data BPS dan realitas pulau kecil tetap menagih jawaban serius. Citra bisa viral semalam. Ketimpangan bisa tinggal puluhan tahun,” lanjutnya.

Legacy Pemimpin dan Janji Sofifi sebagai Pusat Peradaban

Om Pala mengingatkan legacy pemimpin sebelumnya: Thaib Armayin dengan “Dari Desa Membangun Maluku Utara” dan branding Bapak Perdamaian, serta Abdul Gani Kasuba sebagai Bapak Pertumbuhan Ekonomi dan Bapak Indeks Kebahagiaan Tertinggi di Indonesia.

Baca Juga  Brigjen Arif Budiman Jabat Kapolda Maluku Utara, Gantikan Irjen Waris Agono yang Pensiun

Ia mempertanyakan legacy kepemimpinan saat ini. “Pembangunan tidak boleh hanya jadi kelanjutan administratif. Ia harus meninggalkan jejak, bukan sekadar baliho yang pudar setelah hujan politik.”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *