Pertanyaan lanjutannya sederhana tapi menohok: berapa biaya untuk memobilisasi tim media itu? Jangan-jangan ongkos produksi kontennya lebih besar dari nilai bantuan yang dibawa ke lokasi blusukan. Publik berhak tahu, karena uang yang dipakai bisa jadi berasal dari APBD. Dalam hukum administrasi negara, setiap rupiah harus memenuhi asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Apakah tim media itu bagian dari protokoler Pemprov, atau tenaga profesional sewaan? Dari pos anggaran mana? Jika tak jelas, maka popularitas di medsos berpotensi jadi topeng penyalahgunaan wewenang.
Mitos “pemimpin = super hero” ini berbahaya. Ia menggeser makna kepemimpinan dari kerja sistemik menjadi kerja kamera. Padahal pemimpin hebat bukan yang paling sering kotor-kotoran di depan lensa, melainkan yang mampu merancang kebijakan, menggerakkan birokrasi, dan membangun sistem yang bekerja bahkan saat ia tidur. Studi kebijakan publik sudah lama mengingatkan: keputusan yang lahir dari blusukan cenderung reaktif, menambal masalah di permukaan, tidak menyentuh akar. Hari ini selokan dibersihkan karena gubernur datang. Besok mampet lagi karena sistem drainase dan anggaran pemeliharaannya tak dibenahi.
Jika kepala daerah sibuk memburu konten, siapa yang mengawasi eksekusi RPJMD? Siapa yang memastikan belanja APBD efektif? Siapa yang membangun kapasitas ASN agar mesin birokrasi tidak karatan? Pencitraan yang tidak ditopang tata kelola hanya melahirkan ilusi pembangunan. Rakyat butuh pemimpin yang dekat, benar. Tapi lebih dari itu, rakyat butuh pemimpin yang efektif: yang memberdayakan, bukan yang mempertontonkan kekuasaan.
Kepala daerah yang baik bekerja sebagai dirigen orkestra, bukan pemain tunggal. Ia menggerakkan seluruh perangkat birokrasi, membuka ruang bagi akademisi, komunitas, pengusaha, dan warga untuk terlibat sejak perencanaan hingga evaluasi. Dampak kebijakan yang lahir dari kerja kolektif selalu lebih terukur dan berkelanjutan ketimbang aksi viral sesaat. Jalan rusak tak selesai karena gubernur ikut menambal. Jalan rusak selesai karena ada sistem pemeliharaan, audit mutu, dan sanksi untuk kontraktor nakal.
Komentar