Munculnya regulasi seperti Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/297/1978 atau Surat Edaran Menteri Agama yang mengatur batasan desibel dan waktu penggunaan.
Ini adalah upaya negara menengahi konflik kepentingan antara kebebasan beragama dan ketertiban umum.
2.Etika Bertetangga (Civic Virtue):
Kesadaran komunitas untuk menggunakan pengeras suara dalam (indoor) pada jam-jam istirahat (22.00 – 03.00) menunjukkan adanya evolusi dari toleransi pasif menuju toleransi aktif.
Menuju Geografi Suara yang Inklusif
Secara sosiologis, harmoni dalam ruang publik tidak dicapai dengan pembungkaman, melainkan dengan manajemen akustik yang inklusif.
Ruang publik yang sehat adalah ruang yang mampu mengakomodasi ekspresi budaya tanpa melanggar hak privat warga negara lainnya.
Penggunaan pengeras suara harus dipandang melalui lensa Proporsionalitas.
Efektivitas syiar tidak berbanding lurus dengan besarnya volume, melainkan pada ketepatan sasaran dan kenyamanan publik.
–000–
Akhirnya, sosiologi pengeras suara di bulan Ramadan adalah cermin dari bagaimana masyarakat Indonesia mengelola kemajemukan.
Keberhasilan negosiasi ini bergantung pada transformasi dari “ego komunal” menuju “empati sosial”.
Ruang publik yang beradab adalah ruang di mana suara Tuhan didengar melalui penghormatan terhadap sesama manusia.Wallahu’alam. (***)
Pejaten, Kamis, 19 Februari 2026
Pukul : 23.10
REFERENSI BACAAN :
1. Brandon LaBelle dalam bukunya Acoustic Territories” -Membahas bagaimana suara mendefinisikan batas-batas ruang.
2. Teori “The Sonic Color Line” (Jennifer Lynn Stoever)–Meski fokus pada ras, teori Stoever sangat relevan untuk memahami “politik pendengaran”.
3. Konsep “Panopticon Akustik” (R. Murray Schafer)–Dalam bukunya yang fenomenal, memperkenalkan istilah Soundscape. suara menciptakan efek “suara Tuhan”
4. Teori Ruang Publik (Jürgen Habermas)
Dalam The Structural Transformation of Public Sphere. Relevansi: Pengeras suara bisa menjadi pedang bermata dua.
Komentar