Ironisnya, Bank Indonesia dan pemerintah daerah lebih sibuk membahas inflasi agregat. Statistik inflasi dirayakan, laporan pemantauan harga dipresentasikan, dan narasi stabilitas diproduksi. Namun yang luput dibaca adalah ketimpangan harga antarwilayah dan margin keuntungan yang tidak rasional. Inflasi terlihat terkendali, tetapi kemiskinan konsumsi justru semakin dalam.
Statistik berubah menjadi selimut yang melindungi penguasa dari kenyataan pahit di dapur rakyat.
Dalam situasi inilah APBD memainkan peran yang ironis. Alih-alih digunakan untuk memperbaiki sistem distribusi, memperkuat logistik kepulauan, atau melindungi daya beli secara struktural, APBD justru dipecah menjadi program-program simbolik Ramadhan. Pasar murah digelar satu hari di pusat kota. Bantuan dibagi secara selektif. Safari Ramadhan dilakukan dengan pengawalan tim dokumentasi khusus, bahkan dengan kontrak APBD demi memastikan citra kepala daerah tersebar luas di media sosial.
Bantuan ini mungkin meringankan sesaat, tetapi tidak pernah menyentuh akar persoalan. Harga tetap mahal. Rantai pasok tetap timpang. Pulau-pulau kecil tetap terpinggirkan. Rakyat tidak dibebaskan dari tekanan ekonomi, hanya diajak bersyukur di tengah ketidakadilan.
Inilah bentuk penindasan yang rapi. Kemiskinan tidak diciptakan melalui kekerasan, tetapi melalui harga yang dibiarkan tak terkendali. Negara tidak menindas secara langsung, tetapi membiarkan pasar bekerja tanpa koreksi. Rakyat kemudian diposisikan sebagai objek sedekah, bukan subjek keadilan ekonomi.
Jika Indonesia sungguh mengakui dirinya sebagai negara kepulauan, maka keadilan harga antar pulau harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Selama rakyat di pulau kecil dan wilayah tambang harus membayar harga hidup lebih mahal daripada kota besar, maka klaim keberpihakan pada rakyat hanyalah slogan. Ramadhan tidak boleh terus dijadikan panggung pencitraan. Ia harus menjadi momentum koreksi, bahwa negara hadir bukan untuk menjadi artis medsos, tetapi untuk melindungi.
Komentar