Ternate – Proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat terpencil di Kecamatan Loloda, Halmahera Barat, kini berubah menjadi simbol kegagalan dan dugaan korupsi yang melibatkan elit politik Maluku Utara. Selain nama James Uang, nama Gubernur Sherly Tjoanda mulai mencuat ke permukaan, kali ini diduga melakukan lobi ke Kejaksaan demi melindungi kepentingan keluarganya.
Muslim Arbi, aktivis nasional menilai jika isu itu benar maka langkah Gubernur Sherly Tjoanda adalah pelanggaran dan mengindikasikan keterlibatan Sherly dalam kasus RSP mangkrak ini.
“Itu pelanggaran hukum”ujar dia tegas.
Manuver loby Sherly yang diduga untuk menghentikan proses hukum kasus RSP mengundang kecurigaan publik bahwa sherly patut diduga turut terlibat dalam dugaan kasus itu.
“Kan publik bisa berasumsi seperti”sebut dia.
Muslim mengingatkan sherly bahwa dalam posisinya sebagai Gubernur wajib mendukung proses hukum tanpa terkecuali.
“Standing Gubernur sherly itu harus mendukung bukan sebaliknya”tandasnya.
Proyek RSP yang merupakan bagian dari program prioritas nasional awalnya dirancang untuk dibangun di Loloda, wilayah yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan. Namun, secara mengejutkan, proyek tersebut dipindahkan ke Jailolo oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang, tanpa persetujuan dari kementerian terkait.
Pemindahan lokasi ini bukan hanya menyalahi prosedur, mencederai rasa keadilan tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik, tercium aroma KKN menyengat dibaliknya.
“Kalau tidak menguntungkan atau merugikan secara pribadi atau kekuarga, mengapa Gubernur Sherly sampai meloby kepala kejaksaan tinggi untuk setujui pemindahan lokasi”sentil dia.
Komentar