oleh

SENGIT : MW.KAHMI Malut Vs Gubernur Malut di Forum Diskusi Publik Bahas Trans Kie Raha Hari Ini

-HEADLINE-1263 Dilihat

Ternate, 6 Desember 2025–Debat terbuka bakal tersaji secara kritis untuk publik Maluku Utara terkait isu proyek Jalan Trans Kie Raha yang sebulan terakhir ini menjadi polemik panas di publik antara MW.KAHMI Provinsi Maluku Utara dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.Itu setelah MW.KAHMI Malut menghadirkan tantangan baru buat Sherly Tjoanda,  Gubernur Maluku Utara untuk membahas tuntas latar belakang kebijakan proyek jalan Trans Kie Raha yang dibijaki nya.

Baca Juga  “Jangan Negosiasikan Uang Rakyat”: Muslim Arbi Sorot Isu Tawar-Menawar Denda Rp500 M PT Karya Wijaya

Tantangan ini diwujudkan dalam bentuk diskusi publik bertajuk “Rakyat MALUT Bersuara Bersama KAHMI” dengan tema “Pembangunan MALUT untuk Siapa?” yang akan digelar pada 6 Desember 2025 di Kafe Sabeba, Ternate.

Berdasarkan press release MW.KAHMI, diskusi publik akan digelar pada pada hari Sabtu, Tanggal : 6 Desember 2025 , Waktu :  Pukul 20.00 WIT – selesai bertempat di Kafe Sabeba, samping Kantor Polres Ternate, Kelurahan Takoma

Diskusi Publik ini diprediksi bakal berlangsung sengit namun menarik sebab bakal mempertemukan sejumlah nara sumber berkompeten yang telah terlibat dalam pro dan kontra kritis terkait proyek trans Kie Raha  baik dari MW.KAHMI Malut, Gubernur Maluku Utara, Sekertaris Daerah, Rektor, sejumlah pejabat Pemprov Malut dan aktivis.Apalagi publik Malut telah menantikan forum debat ini untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dibalik proyek Trans Kie Raha sejak tantangan debat terkait Mega proyek ini  dilayangkan Ishak Naser, Koordinator Presediun MW KAHMI Malut kepada Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Baca Juga  HEBOH ! Sebuah Postingan di FB, Bongkar Kedok Gub Sherly : Kamuflase Oligarki Hitam

Diketahui, bermula dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara MW KAHMI dan DPRD Provinsi Maluku Utara yang digelar pada 24 November 2025 lalu. Dalam forum tersebut, MW KAHMI menyampaikan sejumlah kritik terhadap arah kebijakan pembangunan dan politik anggaran dalam RAPBD 2026, termasuk menyoroti proyek Trans Kieraha yang dinilai belum memiliki kejelasan teknis dan manfaat konkret bagi masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *