TERNATE – Diamnya lembaga perguruan tinggi di Maluku Utara dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 menuai kecaman dari tokoh pemuda.
A.Malik Ibrahim menilai, kampus yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan justru abai terhadap tanggung jawab moral dan konstitusionalnya untuk mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Menurutnya kalangan akademisi semestinya hadir memberi pandangan kritis terhadap arah anggaran daerah yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
“Dimana moral dan tanggung jawab para cendekiawan di kampus seperti Unkhair, UMMU, dan kampus lainnya terhadap pembahasan RAPBD Malut?” ujar dia, Jumat (1/11).
Komentar