“Bukankah kampus punya tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat?” tambahnya dengan nada kesal.
Mantan ketua KNPI Malut pertama ini menilai, RAPBD 2026 justru memperlihatkan ketimpangan antara kebutuhan rakyat dan belanja pejabat.
“Anggaran untuk petani, nelayan, pendidikan, dan kesehatan sangat kecil dibandingkan anggaran untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Kampus seharusnya bersuara,” kata nelayan tersebut.
Data yang diperoleh media ini menunjukkan, anggaran Dinas Pertanian hanya Rp.19 miliar, RSUD Sofifi Rp.6 miliar, dan tidak ada alokasi untuk penambahan ruang kelas baru. Di sisi lain, anggaran rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur justru mencapai Rp22,59 miliar, serta dana administrasi di sejumlah dinas dinilai membengkak.
Komentar