Apakah permasalahan publik Maluku Utara hanya berada atau terkonsentrasi di wilayah Subaim – Ekor – Kobe sehingga Gubernur Sherly Tjoanda memaksakan pembangunan jalan Trans Kie Raha.
Apakah pembangunan infrastruktur jalan Trans Kie Raha mampu menyelesaikan masalah daerah kepulauan dan masyarakat pesisir. Jika dipahami permasalahan daerah kepulauan dan masyarakat pesisir, pembangunan infrastruktur laut lebih prioritas dibandingkan infrastruktur darat.
Infrastruktur darat yang dibangun juga hrsnya mampu membangun konektivitas antar wilayah di semua kabupaten/ kota. Apakah jalan Trans Kie Raha mampu membangun konektivitas di semua wilayah di Maluku Utara. Apabila ditelusuri rute pembangunan jalan Trans Kie Raha hanya menghubungkan wilayah Subaim – Ekor – Kobe yang mana memudahkan aksesibilitas ke area pertambangan milik Gubernur Sherly Tjoanda (PT. Karya Wijaya). Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Gubernur Sherly Tjoanda merupakan pemegang saham mayoritas pada PT Karya Wijaya, shngga pembangunan jalan Trans Kie Raha merupakan kebijakan bukan untuk publik Maluku Utara. Pembangunan jalan Trans Kie Raha dengan menguras APBD merupakan kebijakan PENGUASA YANG PENGUSAHA.
Komentar