Kritik Nazla terhadap Gubernur Sherly mencakup isu-isu strategis dan krusial: dari anggaran perjalanan dinas yang membengkak, pemangkasan TKD Maluku Utara, penggunaan hotel milik pribadi sebagai pusat kegiatan pemerintah, hingga kepemilikan IUP tambang yang diduga melanggar undang-undang. Semua ini adalah isu publik yang layak dikritisi, bukan disapu di bawah karpet oleh para buzzer.
Ketika Kritik Dibalas dengan Buzzer: Demokrasi dalam Bahaya
Fenomena “Demokrasi ala buzzer”mencerminkan gejala yang mengkhawatirkan dalam demokrasi lokal kita. Alih-alih membuka ruang dialog, kritik dibalas dengan serangan digital yang tidak berdasar. Buzzer-buzzer ini bukan hanya membela kebijakan, tetapi juga menyerang pribadi dan menyebarkan disinformasi.
Lebih parah lagi, mereka justru membenarkan kebijakan-kebijakan yang secara etika dan hukum patut dipertanyakan. Misalnya, anggaran makan minum Gubernur sebesar Rp36 juta per hari dianggap wajar, bahkan ada yang menyarankan untuk dinaikkan. Rehabilitasi rumah dinas senilai Rp8 miliar dan ruang kerja Rp7 miliar dianggap sebagai kebutuhan, bukan pemborosan. Kepemilikan IUP di pulau kecil yang dilindungi undang-undang justru dibela mati-matian.
Apakah ini bentuk loyalitas? Atau justru bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis yang mengganggu kenyamanan kekuasaan?
Kritik untuk Perbaikan, Bukan untuk Dihabisi
Kritik Nazla, jika ditelaah secara objektif, justru menawarkan jalan keluar bagi Gubernur Sherly untuk memperbaiki kinerjanya. Misalnya, jika perjalanan dinas ke pusat benar-benar menghasilkan proyek strategis nasional, maka rakyat Maluku Utara akan diuntungkan. Ataupun seperti kritik para pengamat yang lain jika anggaran makan minum dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan, maka akan lebih banyak perut rakyat yang terisi. Jika tender proyek dilakukan secara adil, maka ekonomi lokal akan tumbuh dan merata.
Dengan kata lain, kritik bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menolak kritik sama saja dengan menolak perbaikan.
Komentar