Oleh: M.Iram Galela, Ketua Umum AMPP-TOGAMMOLOKA
Di tengah hiruk-pikuk demokrasi lokal Maluku Utara, sebuah kritik dari anggota DPRD, Nazlatun Ukhra Kasuba, terhadap Gubernur Sherly Tjoanda justru memicu kegaduhan yang tak terduga. Alih-alih menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah, kritik tersebut malah disambut dengan serangan balik yang membabi buta di media sosial. Bahkan, perdebatan yang seharusnya substantif berubah menjadi drama digital yang sarat pembelokan isu.
Pertanyaannya: ada apa dengan demokrasi kita? Apakah kritik yang sah dan konstitusional kini harus dibayar dengan serangan personal dan pembunuhan karakter?
Kritik Nazla: Antara Tugas Konstitusional dan Tudingan Tak Berdasar
Nazla, sebagai anggota DPRD, memiliki tiga fungsi utama: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Dalam konteks ini, kritik yang ia sampaikan terhadap Gubernur Sherly adalah bagian dari fungsi pengawasan yang sah secara hukum dan etika politik. Kritik tersebut bukan sekadar opini pribadi, melainkan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Namun, alih-alih dijawab dengan klarifikasi atau perbaikan kebijakan, kritik Nazla justru dibalas dengan serangan dari “pasukan siber” yang tampaknya lebih sibuk membela citra Gubernur daripada membela kepentingan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya “Gubernur Sejuta Buzzer”?
Demokrasi dan Kritik: Pilar yang Tak Boleh Dirobohkan
Dalam teori politik modern, demokrasi bukan hanya tentang pemilu dan suara mayoritas. Demokrasi adalah sistem yang menjamin ruang bagi kritik, perbedaan pendapat, dan kontrol terhadap kekuasaan. Lord Acton pernah berkata, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Dalam konteks ini, kritik adalah mekanisme vital untuk mencegah kekuasaan melenceng dari relnya.
Komentar