Oleh : Usman HS/Pimred
”Daerah lagi krisis fiskal karena pemangkasan TKD, hidup rakyat semakin susah, Wapres datang disambut dengan meriah yang pasti menguras anggaran sementara tidak ada yang dia bawa untuk Maluku utara”
Kutipan kritikal diatas disarikan dari hasil bincang lepas dengan salah satu “tokoh politik” Maluku utara.Berdua duduk santai dengan masing-masing menyeruput secangkir kopi sambil ngobrol lepas tentang azaz manfaat dan mudarat dari kunjungan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka di Maluku Utara.Seiring, tema ini juga ramai di media sosial, laman -laman medsos juga nyaris senada kritisnya menanggapi kunjungan Wapres ini.Lawatan Wapres yang hight cos ditengah krisis fiskal, kebijakan pemangkasan TKD dan memori janji 3 triliun Presiden Jokowi untuk akselerasi pembangunan ibukota Provinsi yang meminjam istilah orang malut bak janji “wonge” alias janji yang tidak terealisasi dan lain-lain.
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara selain mendapat sambutan formal juga menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Seperti kutipan diatas, banyak yang menilai lawatan tersebut tidak lebih dari pelesiran politik yang boros anggaran dan minim substansi, terutama di tengah situasi nasional yang sedang menghadapi kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kedatangan Gibran ke Maluku Utara memang dikemas secara resmi dan protokoler, namun publik sulit menemukan substansi kebijakan atau dampak konkret dari kehadiran orang nomor dua di republik ini. Tidak ada kebijakan baru, tidak ada solusi fiskal, tidak ada program intervensi pusat yang signifikan untuk membantu daerah dalam menghadapi tekanan anggaran. Yang tersisa justru aktivitas seremonial, panggung kehormatan, dan hiruk-pikuk penyambutan yang menyedot energi birokrasi lokal.
—
Seremonialisme Politik di Tengah Krisis Anggaran
Masalah utamanya bukan pada kehadiran wakil presiden tetapi pada konteks dan timing-nya. Di saat pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pemangkasan TKD untuk tahun anggaran mendatang, berbagai daerah termasuk Maluku Utara sedang berjuang menata kembali prioritas pembangunan dengan dana yang semakin terbatas.
Dalam situasi semacam itu, kunjungan kenegaraan seharusnya membawa arah kebijakan, keputusan fiskal, atau bentuk afirmasi yang nyata bagi daerah. Namun kenyataannya, lawatan Gibran hanya meninggalkan jejak seremonial tanpa pesan strategis.
Ketika anggaran publik sedang dikencangkan, dan pemerintah daerah tengah diminta berhemat serta menunda belanja modal, kegiatan penyambutan pejabat pusat yang mewah dan penuh protokol justru menjadi ironi fiskal. Dalam bahasa kebijakan publik, hal ini mencerminkan asimetri kebijakan antara pusat dan daerah — pusat menyerukan efisiensi, tapi praktiknya justru memperlihatkan pemborosan simbolik.
——
Dari Janji yang Tak Terealisasi ke Politik yang Terulang
Bagi masyarakat Maluku Utara, kedatangan Gibran tak ubahnya membuka kembali lembaran lama janji Presiden Joko Widodo yang hingga kini tak pernah terwujud.
Komentar