Dalam kunjungan Jokowi beberapa tahun silam, ia menjanjikan dana Rp3 triliun untuk percepatan pembangunan kawasan ibukota provinsi, sebuah janji yang kala itu menggugah harapan rakyat akan perhatian pusat terhadap wilayah timur Indonesia.
Namun janji itu lenyap tanpa jejak, tak pernah turun dalam bentuk program, proyek, atau kebijakan nyata. Kini, ketika Gibran, anak kandung Jokowi datang sebagai Wakil Presiden, ingatan publik tentang janji Rp3 triliun yang tak pernah mengalir kembali mencuat dengan rasa getir.
Lawatan Gibran justru dianggap mengulang pola lama kekuasaan Jokowi: datang dengan seremoni besar, meninggalkan daerah tanpa solusi konkret. Bedanya, kali ini kunjungan itu hadir di tengah situasi fiskal yang suram, ketika pemerintah pusat baru saja memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD), memaksa pemerintah provinsi dan kabupaten menunda berbagai program pelayanan publik.
—
Paradoks “Anak Muda” di Panggung Kekuasaan
Gibran, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai simbol generasi muda dalam kepemimpinan nasional, kini mulai menghadapi ujian serius dalam mengelola persepsi publik dan makna simbolik kekuasaan. Publik menilai gaya kepemimpinan yang ia tampilkan belum menampilkan kapasitas kebijakan yang solid, melainkan masih bertumpu pada retorika populis dan kegiatan seremonial tanpa arah strategis.
Sebagai wakil presiden muda, Gibran seharusnya tampil sebagai motor reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, bukan justru menambah daftar panjang kunjungan seremonial yang tidak membawa dampak kebijakan. Apalagi dalam konteks pemangkasan TKD di mana ribuan ASN daerah, tenaga kontrak, hingga sektor layanan publik dihadapkan pada realitas penghematan yang ketat.
Lawatan tanpa hasil konkret dalam kondisi semacam itu mudah dibaca publik sebagai pelesiran kekuasaan yang tidak peka terhadap beban ekonomi rakyat. Ini menjadi sinyal bahwa politik pencitraan masih mendominasi logika birokrasi ketimbang kerja substantif yang berorientasi hasil.
—
Simbolisme yang Kehilangan Makna
Dalam teori komunikasi politik, kunjungan pejabat tinggi negara berfungsi sebagai symbolic act — yaitu tindakan simbolik yang menyampaikan pesan politik kepada publik. Namun simbol hanya bermakna bila diikuti kebijakan nyata. Bila tidak, simbol berubah menjadi ritual kosong.
Itulah yang kini terjadi. Ketika Gibran datang tanpa membawa keputusan strategis, bantuan konkret, atau intervensi fiskal yang dapat meringankan beban daerah, maka simbol kehadirannya kehilangan makna politik dan hanya meninggalkan jejak seremonial yang menghabiskan anggaran.
Lebih jauh, situasi ini memperlihatkan defisit komunikasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat memaksa efisiensi fiskal, sementara kegiatan politik elite justru berjalan di atas logika pemborosan administratif. Dalam konteks ini, publik wajar mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya kebijakan penghematan itu dibuat?
Komentar