Ternate, Oktober 2025 — Ketika angka statistik ekonomi Maluku Utara melonjak tajam di layar presentasi kementerian, di banyak kampung di Halmahera, petani masih berkutat dengan bibit, pupuk, dan harga hasil panen yang tak menentu.
Di sisi lain, truk-truk tambang berderet di jalanan, mengangkut nikel yang nilainya triliunan rupiah namun nyaris tak menetes ke dapur rumah tangga rakyat kecil.
Paradoks inilah yang menjadi dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD Maluku Utara menjelang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam surat itu, ISNU mengingatkan bahwa pembahasan anggaran bukan sekadar ritual tahunan, tetapi penentu arah masa depan Moloku Kie Raha, apakah menjadi provinsi yang berdaulat secara ekonomi, atau tetap bergantung pada modal besar dari luar.
“Keterbatasan fiskal justru menuntut kecerdasan dan keberanian. Setiap rupiah APBD harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar pembiayaan rutin birokrasi,” tulis Dr. Mukhtar A. Adam (Ketua ISNU Malut) dan Dr. Adnan Mahmud (Sekretaris ISNU Malut).
—
Ekonomi Tumbuh Cepat, Tapi Tak Merata
Dalam lima tahun terakhir, ekonomi Maluku Utara tumbuh rata-rata 28,57 persen per tahun — tertinggi di Indonesia. Namun di balik rekor ini, ISNU melihat gejala ketimpangan yang mencolok. Pertumbuhan yang tinggi tersebut didorong oleh sektor pertambangan dan industri hilirisasi nikel, terutama di kawasan industri Halmahera Tengah.
Masalahnya, pertumbuhan ini bersifat eksklusif. Nilai tambah dari industri besar mengalir ke luar negeri dan perusahaan tambang multinasional, bukan ke masyarakat lokal.
“Struktur ekonomi kita berubah ekstrem: dari pertanian ke pertambangan. Tapi petani justru kehilangan lahan, nelayan kehilangan pasar,” kata Mukhtar dalam pernyataannya.
ISNU mencatat, meski PDRB meningkat tajam, daya beli masyarakat justru turun, terutama di kuartal III tahun 2025. Harga bahan konsumsi melonjak, tabungan menipis, dan lapangan kerja baru tidak tumbuh secepat ekspansi industri.
Sementara itu, ketahanan pangan Maluku Utara berada di posisi ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia — sinyal bahwa pertumbuhan belum berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
—
Krisis di Lapangan: Lahan Terjual, Petani Menepi
Fenomena lain yang disoroti ISNU adalah alih fungsi lahan petani. Di banyak wilayah Halmahera, petani mulai menjual lahannya untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek. Tanah produktif perlahan beralih ke tangan investor atau dibiarkan menganggur.
“Ini gejala krisis struktural,” ujar Dr. Adnan Mahmud. “Ketika petani menjual tanah bukan karena investasi, tetapi untuk makan, itu artinya pembangunan gagal memberi rasa aman ekonomi.”
ISNU juga menyoroti lahan tidur yang membentang luas di Halmahera. Banyak di antaranya milik rakyat, tetapi tidak digarap karena keterbatasan modal, akses teknologi, dan pembiayaan. Padahal, lahan-lahan ini bisa menjadi basis produksi pangan daerah.
Selain itu, pengangguran sarjana semakin menumpuk di kota-kota seperti Ternate dan Tobelo. Lulusan perguruan tinggi banyak yang tidak terserap industri lokal, sementara program pemerintah belum cukup memberi ruang bagi mereka untuk menggerakkan ekonomi desa.
Komentar