Rasionalisasi Anggaran: Pangkas Seremoni, Tambah Pangan
Untuk merealisasikan program tersebut, ISNU mengajukan kebutuhan dana Rp 80 miliar yang dapat diperoleh dari realokasi anggaran.
Rinciannya:
Rp 25 miliar dari pengurangan kegiatan administratif Sekretariat Daerah dan biro-biro,
Rp 40 miliar dari kegiatan konsultatif SKPD yang tidak produktif, dan
Rp 15 miliar dari efisiensi kegiatan seremonial DPRD.
“Anggaran bukan soal besar kecilnya, tapi arah dan keberpihakan. Lebih baik memangkas seremoni daripada membiarkan lahan rakyat tetap tidur,” kata Mukhtar.
—
Membangun dengan Nurani
Di akhir suratnya, ISNU Malut mengingatkan para pemimpin daerah untuk menimbang kebijakan dengan nurani.
“Pembangunan sejati bukan diukur dari banyaknya proyek, melainkan dari berapa banyak rakyat yang berdaya dan berdaulat,” tulis mereka.
ISNU menegaskan, keberanian untuk menata ulang anggaran daerah adalah ujian kepemimpinan sejati. Di tengah keterbatasan fiskal dan tekanan investasi besar, keberpihakan pada rakyat kecil menjadi ukuran moral sebuah pemerintahan.
“Jangan biarkan Maluku Utara hanya dikenal karena nikel. Biarlah ia juga dikenal karena berasnya, ikannya, kopranya, dan kemandirian rakyatnya,” tutup surat itu dengan nada reflektif.
—
Antara Janji dan Arah Baru
RAPBD 2026 memang belum diketok, tapi perdebatan yang dimunculkan oleh ISNU bisa menjadi momentum penting. Dalam sejarahnya, Maluku Utara sering menjadi panggung bagi proyek besar nasional, namun belum cukup kuat membangun basis ekonomi rakyat.
Jika rekomendasi ISNU didengar, RAPBD 2026 berpotensi menjadi tonggak baru — dari APBD yang berorientasi proyek menuju APBD yang berjiwa rakyat.
Namun jika diabaikan, kekhawatiran ISNU mungkin akan menjadi kenyataan: pertumbuhan tetap tinggi, tapi kesejahteraan makin timpang.***
Komentar