TERNATE—Di tengah gemerlap pertumbuhan ekonomi yang menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan laju tertinggi di Indonesia, ada paradoks yang tak bisa diabaikan: rakyat di tanah Moloku Kie Raha belum sepenuhnya merasakan buah dari kemajuan itu. Ketika angka-angka statistik menanjak, banyak petani, nelayan, dan sarjana muda masih bergulat dengan keterbatasan. Dalam situasi inilah, pembahasan RAPBD 2026 menjadi momentum penting bukan sekadar soal angka, tetapi tentang arah masa depan.
Melalui surat terbuka ini, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara mengajak para pemimpin daerah untuk menatap ke bawah, melihat rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan anggaran. Sebab masa depan Maluku Utara tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak tambang digali, melainkan seberapa luas kesejahteraan dibagi.
Berikut surat terbuka ISNU Malut :
Kepada Yth.
1. Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku Utara
Masing-masing di Tempat
Komentar