—
Rantai Pasok yang Terputus
ISNU menilai akar persoalan lain ada pada keterputusan rantai nilai ekonomi lokal.
Kebutuhan konsumsi industri tambang yang mulai dari pangan, konstruksi, hingga logistik yang masih didatangkan dari Sulawesi dan Jawa. Padahal, produk lokal Maluku Utara bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan itu jika terintegrasi dengan baik.
“Petani kita tidak masuk dalam rantai pasok industri tambang. Akibatnya, hasil panen sering tak laku, sementara bahan pangan impor daerah lain membanjiri pasar lokal,” tulis ISNU dalam suratnya.
Sektor perikanan dan peternakan pun tak luput dari sorotan. Meski Maluku Utara dikenal sebagai wilayah bahari, industri pengolahan hasil laut nyaris tidak berkembang. Produk perikanan rakyat belum punya akses pasar yang pasti. Bahkan, kebutuhan dasar seperti ayam, telur, dan daging masih harus didatangkan dari luar provinsi.
—
Dari Kritik ke Usulan Konkret
Berbeda dari surat terbuka yang hanya menuding, ISNU menawarkan serangkaian usulan kebijakan realistis berbasis sumber daya lokal, yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto — terutama pada agenda kemandirian pangan, energi rakyat, dan ekonomi koperasi.
Berikut poin-poin utama yang diusulkan ISNU untuk dimasukkan ke dalam RAPBD 2026:
1. Program Ketahanan Pangan Halmahera Raya
Membuka dan mengoptimalkan 150.000 hektare lahan tidur di Halmahera dengan penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian modern, dan pelatihan teknologi. Targetnya: menjadikan Halmahera sebagai Pulau Ketahanan Pangan Nasional untuk menopang kebutuhan 64 pulau berpenghuni di Maluku Utara.
2. Integrasi Rantai Pasok Komoditas Rakyat
Menghubungkan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan dengan pasar industri tambang melalui skema Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai mitra antar-SKPD dan lembaga pengadaan daerah.
3. Kawasan Industri Komoditi Rakyat di Sidangoli
Membangun pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang dapat menyuplai kebutuhan industri tambang di Halmahera Tengah.
4. Asuransi Pertanian Daerah
Menjamin petani dari risiko gagal panen dan fluktuasi harga pasar, agar tidak terjebak dalam siklus rugi tahunan.
5. Pembiayaan Produktif Koperasi
Menggerakkan dana LPDP atau perbankan dengan penjaminan dari pemerintah daerah melalui koperasi rakyat.
6. Rekrutmen Sarjana Muda sebagai Penggerak KMP : Memberdayakan lulusan baru untuk menjadi manajer koperasi desa dan pelopor ekonomi rakyat di akar rumput.
7. Penetapan KMP sebagai Mitra Wajib Pemerintah
Mengurangi dominasi rekanan besar dengan mengarahkan sebagian proyek pengadaan barang/jasa kepada koperasi rakyat.
—
Komentar