Ketua MARKAS Muhammad Imam dalam keterangannya kepada media menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya sikap profesionalisme penegakan hukum terhadap kasus yang berhubungan dengan dinamika politik pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Pihaknya juga menyayangkan sikap aparat yang terkesan mengabaikan laporan yang memiliki unsur dugaan tindak pidana dan ancaman terhadap warga negara yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya.
“Ini bukan sekadar soal penyerobotan rumah. Ini adalah tindakan intimidasi terhadap seorang kepala desa yang secara terbuka mendukung pembentukan DOB Sofifi”, ujar Maman sapaan Muhammad Imam
Maman yang juga aktivis LDK juga mengatakan, diamnya aparat hukum bisa memberi kesan adanya pembiaran perilaku aksi premanisme yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat Sofifi. Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak tegas, maka hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk bagi kondisi kamtibmas dan memperuncing ketegangan sosial masyarakat.
Komentar