Sementara, Kordiv Parmas dan Humas Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha, menambahkan untuk memastikan proses kerja paling akhir itu di tahapan pungutan suara.
“Jika proses pungut hitung ini gagal sebagai kerja-kerja kita, baik proses pencalonan, kampanye, dan penyaluran logistik, serta pungutan suara rusak, berarti gagal. Untuk itu, mari sama-sama berkolaborasi mengukir sejarah agar memastikan proses pemilu 2024 di Maluku Utara masuk provinsi paling terbaik dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia,” ujar Rusli.
“Untuk kawan-kawan peserta pemilu, tidak ada lagi aktivitas kampanye. Tanggal 11 sampai 13 itu dilarang menyebarkan APK dan membagi-bagi uang, jadi politik uang ini dilarang demi memastikan daerah ini minim kasus money politik,” sambungnya menutup.
Komentar