Menurut Achmad Hatari pimpinan Komisi XI menyetujui agenda Dengar Pendapat dengan Gubernur, Bupati dan Walikota se Maluku Utara terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Minerba, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi, serta tarif atas jenis PNBP yang merugikan Maluku Utara.
Hatari berpandangan bahwa Maluku Utara yang dalam struktur ekonomi telah mengalami perubahan struktur ekonomi, dimana sektor industri dan tambang memberi konstribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Masyarakat, mendorong peningkatan pendapatan daerah dan negara, harus secara bersama-sama dilakukan konsolidasi dalam memperkuat ekonomi daerah di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga masyarakat dan pemerintah tidak kehilangan momentum yang baik ini.
Komentar