HEADLINE

PEMPROV MALUT DISARANKAN MENEMPUH TIGA LANGKAH SISTEMATIS INI

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Pemprov Maluku utara bersama Pemda Kabupaten  dan Kota se Malut dikabarkan bakal mengajukan keberatan ke Pemerintah pusat perihal perhitungan DBH dan UU nomor 1 tahun 2022 yang mengatur ulang Hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pemprov Malut dan Pemda Kab/Kota menenggarai terjadi perhitungan yang meleset sehingga menimbulkan kerugian bagi Malut sebesar 4 T terhitung sejak DBH tahun 2020-2022.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan dengan memintah data produksi tambang namun terbentur dengan sikap pemerintah pusat dalam hal Kementerian ESDM yang bersikukuh tidak bisa memberikan dapat produksi sebagai basis perhitungan DBH.

Menurut Pemerintah pusat, soal data produksi, sesuai amanat undang-undang menjadi domain pemerintah pusat sehingga tidak bisa dibagi ke daerah penghasil.

LP2D dalam hasil kajian akademis dengan melakukan pencocokan data eksport Bea Cukai dan skema perhitungan produksi lainya menemukan terjadi kejanggalan luar biasa dalam perhitungan DBH Maluku utara.

Menyikapi persoalan tersebut, kalangan sarjana hukum menyarankan Pemprov Malut bersama Pemda Kabupaten dan kota melakukan 3(tiga) langkah ini secara sistematis.

Sebab ada beban psikologis yang bakal dihadapi dalam kaitan hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat.

”Ada persoalan psikologis dalam kasus ini.Apa Gubernur dan Bupati serta Walikota berani menggugat Presiden.Kan begitu alur ceritanya nanti”terang Usman Sergi, SH.

Pemred Pikiran Ummat.Com ini menyarankan agar Pemda-Pemda melakukan langkah bertahap dan sistematis sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

”Hemat saya mereka (Pemda) perlu mengambil langkah bertahap sesuai mekanisme”saran dia.

Pertama menurut Usman, Gubernur bersama para Bupati dan Walikota Se Malut melakukan Audensi dengan Presiden untuk menyampaikan soal ini.Presiden menurut Salim akan merespon hal ini dan akan menindaklanjutinya pada forum Presiden-Kepala Daerah pada agenda berikutnya.

Dalam konteks ini, dia menyarankan Pemprov Malut dan Pemda menyiapkan konsepsi dan dukungan data base yang kuat sebagai basis argumentasi kepada pemerintah pusat.

Dia juga sebagaimana pemikiran Dr.MUKTAR Adam dan LP2D, menyarankan semaksimal mungkin menggalang koalisi dengan Pemda provinsi dan Kabupaten lain daerah penghasil tambang dalam hal ini.

Target pertemuan dengan Presiden ini kata sapaan akronim User ini adalah Presiden berbaik hati mengajukan Eksekutiv review ke DPR RI agar UU yang membatasi distribusi data  produksi  ke Pemda bisa  direvisi menjadi kewajiban distribusi data produksi ke Pemda.

Langkah ini menurut Usman lebih pruden dan aman dalam hubungan Presiden dengan Gubernur dan Bupati serta Walikota.

Sebagai langkah ke dua jika gagal dalam misi dengan Presiden, saran Usman maka Pemda bisa melakukan langkah legislatif review atas UU no 1 tahun 2022 ke DPR RI.

Pertemuan dengan Komisi XI nanti kata Usman sebagai momentum pra kondisi dan membangun argumentasi yang lebih kuat lagi.Bagaimana Pemda bisa menarik kesimpulan dari pikiran-pikiran komisi XI untuk memperkuat argumentasi pemerintah daerah.

Target antara dari pertemuan dengan komisi XI nati jelas Usman, Pemda semaksimal mungkin menggalang kemitraan dengan komisi XI DPR RI sehingga nantinya DPR RI bisa mengajak pemerintah untuk berdialog dalam issu ini.Sebab, legislativ review juga harus membutuhkan persetujuan Eksekutiv atau pemerintah.

Sebagai langkah ke tiga dan pamungkas, menurut alumni UMMU ini, Pemda baru bisa melakukan langkah gugatan judicial revie ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka semua itu, Pemda dimintai membentuk SATGAS DBH dan UU no 1 Tahun 2022 untuk melakukan kajian secara mendalam guna membangun argumentasi hukum yang kuat atas persoalan ini.

”Bentuk satuan tugas untuk mengkaji dari berbagai aspek terhadap soal ini sehingga benar-benar menemukan basis argumentasi hukum yang kuat”tandasnya.

Usman Sergi mengklaim, Gubernur dan para Bupati serta Walikota memiliki basis konstitusional dan logis yang kuat dalam soal ini.

”Ada TAP MPR dan dari sisi logis sangat masuk akal jika daerah penghasil ingin tahu data produksi.Kalau tidak mau memberikan data produksi ke daerah apa Alasanya.Kan begitu argumentasinya”pungkas pria berjenggot ini (***)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *