Konstitusi Bukan Ruang Transaksi Politik
Secara konstitusional, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih satu di antaranya. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Artinya, Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan dua nama yang diusulkan. Namun, kewenangan tersebut bukan cek kosong untuk menentukan siapa pun berdasarkan kepentingan politik pribadi maupun kelompok.
Mengapa harus dua calon? Karena konstitusi menghendaki adanya alternatif dan ruang pilihan bagi MPR. MPR bukan sekadar lembaga yang mengesahkan kehendak Presiden. Ia memiliki kewenangan untuk memilih satu di antara dua calon yang diajukan.
Karena itu, jika Presiden hanya mengajukan satu nama, tindakan tersebut tidak memenuhi desain normatif Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dua calon merupakan persyaratan konstitusional, bukan formalitas administratif yang boleh diabaikan.
Tiga Kriteria yang Tidak Boleh Ditawar Prabowo
Menurut saya, setidaknya ada tiga kriteria substantif yang harus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan dua calon Wakil Presiden.
Pertama, integritas kenegarawanan. Indonesia membutuhkan figur yang memiliki rekam jejak bersih, kedewasaan politik, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Loyalitas kepada Presiden dan koalisi memang penting dalam pemerintahan, tetapi loyalitas tersebut tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan rakyat.
Kedua, kompetensi konstitusional dan kapasitas kepemimpinan. Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan atau simbol representasi politik. Ia harus memahami tata kelola pemerintahan, memiliki kecakapan mengambil keputusan, mampu menjalankan tugas kenegaraan, serta menjadi mitra strategis Presiden dalam menghadapi persoalan bangsa.
Komentar