Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, SH., MH. / Pakar Hukum Tata Negara dan Advokat
Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah membuka perdebatan ketatanegaraan yang jauh lebih serius daripada sekadar pergantian pejabat. Persoalannya bukan hanya siapa yang menggantikannya, tetapi bagaimana sistem presidensial kita memaknai pengunduran diri, pemakzulan, dan hak keuangan negara bagi mantan pejabat.
Saya menulis artikel ini untuk membedakan secara jernih antara apa yang diatur oleh hukum positif, apa yang masih kosong dalam norma kita, dan apa preseden berbahaya yang sedang kita bangun jika kita tidak hati-hati.
1. Apakah Gibran Tetap Berhak Mendapatkan Hak Keuangan dan Fasilitas Negara Setelah Mengundurkan Diri?
Secara normatif, harus dibedakan antara hak keuangan ketika seseorang masih menjabat sebagai Wakil Presiden dengan hak administratif setelah seseorang berstatus sebagai mantan Wakil Presiden.
UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden memang memberikan hak pensiun dan fasilitas kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Pasal 6 mengatur hak pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur sejumlah hak administratif, antara lain:
– Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
– Biaya rumah tangga tertentu, termasuk air, listrik, dan telepon.
– Biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden dan keluarganya.
– Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
– Kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Bahkan, Penjelasan Pasal 6 UU tersebut menyatakan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada prinsipnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Namun, saya ingin memberikan catatan kritis. Hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden tidak boleh dipahami sebagai hak yang otomatis lahir hanya karena surat pengunduran diri diserahkan. Harus ada kejelasan status hukum pemberhentian, mekanisme konstitusional yang ditempuh, dan penetapan yang menjadi dasar administrasi negara untuk memberikan hak tersebut.
Dalam konteks Gibran, perlu dipastikan terlebih dahulu bagaimana MPR memproses dan menetapkan pengunduran dirinya. Jangan sampai administrasi keuangan negara mendahului kepastian status konstitusionalnya.
Perlu dibedakan antara surat pengunduran diri yang telah diterima MPR dan penetapan formal pemberhentian dengan segala konsekuensi hukumnya. Pasal 9 UU 7/1978 menjadi penting karena mengatur waktu dimulainya pembayaran hak mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Hak pensiun boleh diberikan berdasarkan hukum, tetapi pengunduran diri tidak boleh menjadi mekanisme impunitas konstitusional.
2. Apakah Pengunduran Diri Dapat Menjadi Celah Konstitusional untuk Memutus Proses Pemakzulan?
Menurut saya, pertanyaan ini justru merupakan persoalan paling penting dalam kasus Gibran.
Secara konstitusional, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.
Sementara itu, Pasal 8 UUD 1945 juga mengakui bahwa Wakil Presiden dapat berhenti dalam masa jabatannya.
Artinya, terdapat dua mekanisme yang berbeda: pengunduran diri atas kehendak sendiri dan pemberhentian melalui proses pemakzulan.
Komentar