Sikap Kapolda menuai apresiasi pakar hukum yang berharap agar Kapolda Malut konsisten atas sikapnya tetap melanjutkan kasus Bela 72 ini hingga tuntas sesuai hukum yang berlaku.
Muslim Arbi, pengamat hukum, sebelumnya kepada media ini menyatakan penyelesaian hukum kasus speedboat Bela 72 melalui mekanisme _Restorative Justice_ melanggar undang-undang yang berlaku.
Sebab menurutnya, kasus dengan ancaman hukuman di atas lima sampai sepuluh tahun tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme RJ.
“Apalagi kasus ini menelan korban jiwa 5 orang dan melukai 8 lainnya, ini kasus besar,” tandasnya.
Secara normatif, kritik Muslim Arbi memiliki dasar hukum yang kuat:
Pertama, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.* Pasal 5 Perpol tersebut secara tegas membatasi RJ hanya untuk tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 5 tahun, bukan tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa, dan memenuhi syarat materil lainnya.
Kedua, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. UU No. 66 Tahun 2024. Kecelakaan kapal yang menyebabkan kematian dapat dijerat dengan pasal-pasal kelalaian yang ancaman pidananya jauh di atas 5 tahun.
Ketiga, Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Pasal 359 KUHP mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP yang dilakukan secara berlapis, atau dengan UU Pelayaran dan UU Keselamatan Transportasi, ancaman pidananya dapat meningkat dan tidak memenuhi syarat RJ.
Keempat, Pasal 338 KUHP jo. Prinsip _ne bis in idem_ dan kepastian hukum. Penyelesaian RJ yang tidak memenuhi syarat formil dan materil secara hukum dapat dinyatakan cacat dan penyidikan dapat dibuka kembali demi kepentingan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan yang tidak sah.
Dengan kata lain, jika RJ diterapkan pada perkara yang menewaskan 5 orang, maka RJ tersebut bukan penyelesaian hukum, tapi penghindaran hukum.
Dan yang lebih krusial: sebelumnya juga terungkap bahwa proses hukum kasus terbakarnya speedboat Bela 72 penuh kejanggalan. Kapal mewah ini diketahui berlayar tanpa izin berlayar.
Berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bukan pelanggaran administratif biasa. Dalam hukum pelayaran, itu adalah pelanggaran terhadap asas keselamatan pelayaran yang diatur dalam Pasal 122 dan Pasal 219 UU Pelayaran. Jika kapal berlayar tanpa SPB lalu terbakar dan menewaskan 5 orang, maka pertanggungjawaban tidak bisa berhenti pada nakhoda atau ABK semata. Ia harus ditarik ke pemilik, pengelola, dan pihak yang memberi perintah berlayar.
Spekulasi Hukum: Sherly Tjoanda
Seiring nama Sherly Tjoanda mengemuka dalam spekulasi hukum, keberlanjutan proses hukum kasus ini dinilai beririsan dengan Sherly Tjoanda yang disebut para pakar hukum sebagai orang yang paling bertanggung jawab secara hukum atas insiden nahas itu. Sebab Sherly dinilai sebagai pemilik materil speedboat Bela 72 itu.
Muslim Arbi, pada edisi sebelumnya menyebut aparat penegak hukum harus memeriksa Sherly Tjoanda.
Spekulasi akan nasib Sherly pun bermunculan bahwa Gubernur Maluku Utara itu akan kembali berhadapan dengan proses hukum.
“Besar kemungkinan Sherly diproses hukum sebab dia termasuk pemilik,” nilai sumber _off the record_ media ini.
Redaksi menegaskan: hingga berita ini diturunkan, belum ada penetapan tersangka baru terhadap Sherly Tjoanda dalam kasus Bela 72. Penyebutan nama Sherly adalah sebagai pihak yang menurut para pakar hukum perlu diperiksa sebagai pemilik materil, bukan sebagai vonis bersalah.
Namun secara teori hukum pidana, spekulasi itu tidak mengada-ada. Ada tiga dasar pertanggungjawaban yang membuat posisi pemilik materil menjadi sangat relevan:
Komentar