Aturan tentang penyetaraan ijazah luar negeri memiliki celah yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda . Ketika pengecualian bisa digunakan tanpa bukti pendukung yang memadai, maka standar yang seharusnya sama untuk semua orang bisa menjadi berbeda bagi mereka yang punya akses kekuasaan.
Ketika calon yang diperiksa adalah tokoh paling kuat di negeri ini, siapa yang berani mempertanyakan dokumennya sejak awal? Ketergantungan pada kejujuran dan kehati-hatian individu, bukan pada sistem yang saling mengunci dan mengawasi satu sama lain, inilah kelemahan terbesar kita.
Ijazah lahir dari tradisi kepercayaan, guru mempercayai muridnya telah layak, masyarakat mempercayai pemegang ijazah telah jujur dalam belajar. Ketika kepercayaan itu retak di tingkat tertinggi negara, yang hancur bukan hanya nama baik seseorang, melainkan kepercayaan terhadap seluruh sistem demokrasi kita.
Ijazah itu penting, tetapi jauh lebih penting daripada ijazah adalah kepercayaan bahwa ijazah itu diperoleh dengan jujur.
Mungkin saja saran kedepannya: 1) terintegrasi langsung dengan basis data kementerian terkait, 2) dilakukan secara substansial, bukan hanya melihat fisik kertas, 3) selesai sepenuhnya sebelum masa pencalonan berakhir, 4) bebas dari tekanan pihak mana pun, tidak peduli seberapa kuat calon tersebut.
Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin dengan ijazah tertinggi, tetapi pemimpin yang jujur. Dan sistem yang baik adalah sistem yang memastikan kejujuran itu bukan lagi harapan, melainkan syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Tulisan ini tidak untuk memihak kepada pihak manapun, biarkan pengadilan yang menyelesaikan semuanya. Tulisan ini hanya menarasikan bahwa ijazah itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah Kejujuran dan Kemanfaatan untuk Negara ini.
Komentar