Belakangan ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seorang ayah yang pernah menjadi Presiden dan anaknya yang menjadi Wakil Presiden sama-sama menghadapi persoalan terkait dokumen pendidikan mereka.
Dalam kasus Gibran, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA yang digunakan saat pencalonan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi juga mencatat dalam pertimbangannya bahwa tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA luar negeri . Yang ironis: dokumen ini diverifikasi dan dinyatakan sah pada saat pencalonan, baru dipertanyakan dan dibatalkan bertahun-tahun kemudian, setelah seseorang menjabat Wakil Presiden.
Sementara itu, Jokowi juga dipanggil menjadi saksi dalam persidangan terkait tuduhan ijazah palsu, di mana bahasa tubuhnya yang tertunduk dan jawaban yang berhati-hati menyampaikan kesan bahwa persoalan ini jauh lebih berat dari yang dibayangkan.
Satu keluarga, dua jabatan tertinggi di negara ini, dan dua persoalan serupa terkait dokumen pendidikan, ini tidak kebetulan, ini adalah cermin retaknya sistem verifikasi kita.
Pertanyaan terbesar yang harus dijawab bangsa ini adalah bagaimana dokumen yang kemudian dinyatakan tidak sah bisa lolos dari verifikasi dan membawa seseorang dari Wali Kota hingga Wakil Presiden?
Kelemahan kita adalah verifikasi hanya memeriksa “Kertas” bukan “Kebenaran” di balik kertas. Sistem verifikasi administrasi yang dijalankan selama ini lebih bersifat formalitas, memeriksa apakah dokumen ada, tanpa memverifikasi keasliannya secara substansial dengan lembaga yang menerbitkan. Walaupun ada verifikasi faktual, tetapi itupun belum berjalanan sebagaimana mestinya. Kita butuh akses langsung dan terintegrasi ke basis data pendidikan untuk memastikan kebenarannya.
Persoalan yang seharusnya diselesaikan sebelum seseorang dinyatakan sebagai calon, justru baru diperiksa dan diputuskan setelah ia menjabat. Akibatnya, ketika putusan hukum datang, rakyat sudah terlanjur memilih dan seseorang sudah duduk di kursi kekuasaan, menciptakan situasi hukum yang kacau dan sulit diselesaikan tanpa guncangan politik besar.
Komentar