HALMAHERA UTARA: BUKAN DAERAH BARU DALAM PETA EKONOMI
Halmahera Utara bukanlah daerah pinggiran yang baru belajar ekonomi. Sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk pada tahun 1999, dan kemudian dimekarkan menjadi kabupaten/kota pada tahun 2003, daerah-daerah saling bersaing meningkatkan kontribusi ekonomi dan perbaikan sosial yang nyata.
Dan Halmahera Utara telah mencatatkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi kedua setelah Kota Ternate sejak tahun 2005. Data BPS kabupaten/kota menunjukkan itu dengan jelas.
Apa yang membuat Halmahera Utara kuat? Bukan nikel. Kontribusi ekonomi terbesar saat itu diperankan oleh PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang bergerak di pertambangan emas, didukung oleh kegiatan ekonomi jasa di Tobelo sebagai kota dagang, yang diapit oleh Galela dengan komoditi utama kelapa sebagai penopang ekonomi rakyat.
Artinya, Halmahera Utara sudah pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi daerah tambang. Ia tahu, tambang bisa memberi kontribusi besar pada PDRB, tapi jika tidak dikelola dengan hati-hati, ia tidak akan memberi kesejahteraan yang merata. Emas dari Gosowong telah mengajarkan pelajaran itu.
Tobelo dengan jasanya, Galela dengan kelapanya, adalah dua kaki ekonomi rakyat yang tidak boleh dipotong demi mengejar pertumbuhan sesaat.
PIET HEIN BABUA: OTONOMI DAERAH YANG DIWUJUDKAN UNTUK RAKYAT
Di sinilah letak pentingnya arah kebijakan pembangunan ekonomi oleh Piet Hein Babua. Arah kebijakan itu adalah perwujudan nyata dari otonomi daerah yang sesungguhnya.
Otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan sekadar kewenangan untuk mengurus perizinan dan membelanjakan APBD. Otonomi adalah kewenangan untuk merumuskan terobosan kebijakan yang berbasis pada rakyatnya sendiri.
Dan itulah yang dilakukan Piet Hein Babua.
Ia tidak menyalin mentah-mentah model pembangunan daerah tetangga yang bertumpu pada smelter nikel. Ia merumuskan modelnya sendiri: mendorong industri untuk rakyat, dan menjadikan komoditi rakyat sebagai pusat industri.
Ini adalah pembalikan logika yang selama ini berlaku di Maluku Utara. Selama ini, logikanya adalah: industri datang, rakyat menyesuaikan diri. Rakyat menjadi penonton, menjadi buruh kasar, menjadi korban penggusuran lahan. Industri untuk industri.
Di tangan Piet Hein Babua, logikanya dibalik: rakyat dulu, industri mengikuti. Komoditi rakyat, kelapa, kopra, perikanan, hasil bumi Halmahera Utara, yang dijadikan pusat industri. Bukan nikel milik asing yang dijadikan pusat, lalu rakyat disuruh mengalah.
Pilihan kebijakan ini memastikan rakyat tersambung dengan industri, bukan terputus dari industri. Ini memastikan kemajuan ekonomi tidak hanya tercatat di BPS, tapi juga dirasakan di dapur rakyat.
Apa artinya secara konkret?
Komentar