Di banyak daerah, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) sering dipersepsikan sebagai posisi paling “aman” dalam struktur pemerintahan. Perannya vital, tetapi kerap bekerja senyap—mengatur administrasi, memastikan roda birokrasi berjalan, dan menjadi simpul koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Namun, di Kota Ternate, gambaran itu perlahan bergeser sejak Rizal Marsaoly menduduki jabatan Sekda.
Rizal tergolong muda untuk posisi strategis tersebut. Usia dan latar belakangnya menduduki sejumlah jabatan strategis seperti Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata dan Dinas Perumahan dan Permukiman- membentuk karakter kepemimpinan yang dinamis, gesit, dan relatif berani mengambil pendekatan yang tidak lazim bagi seorang Sekda. Ia tidak memposisikan diri semata sebagai chief administrator, melainkan sebagai penggerak lapangan yang ingin memastikan kebijakan benar-benar menyentuh realitas warga.
Dalam literatur administrasi publik, Dwiyanto menyebut bahwa problem utama birokrasi Indonesia adalah jarak antara pembuat kebijakan dan penerima layanan. Birokrasi sering sibuk dengan prosedur, tetapi abai pada pengalaman warga. Di titik inilah Rizal Marsaoly mencoba mengambil jalan berbeda: mendekatkan meja kebijakan ke ruang pelayanan.
Salah satu wujud paling konkret adalah program “Rabu Menyapa”. Program ini bukan sekadar agenda seremonial turun lapangan atau kunjungan simbolik yang berakhir pada foto dan laporan singkat. Dalam praktiknya, Rizal menjadikan Rabu sebagai hari evaluasi langsung. Dia mendatangi dinas-dinas, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan administrasi publik.
Komentar