Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo
14 Februari 2026 pukul 09.35 – Meskipun membangun reputasi global sebagai pembela hak-hak Palestina, Indonesia telah menyetujui konsesi Geothermal (Panas Bumi) di Halmahera, sebuah pulau berhutan di Indonesia bagian timur, yang melibatkan perusahaan yang menghujam di jantung ekonomi negara Zionis. Keputusan ini membawa dua risiko yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina, dan kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang lebih dalam. Ini bukan hanya kontradiksi kebijakan luar negeri. Ini adalah pilihan pembangunan dengan konsekuensi ekologis yang berkelanjutan.
Pada 8 Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan konsesi area kerja Geothermal (Panas Bumi) Telaga Ranu kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai bagian dari dorongan nasional menuju target Emisi Nol Bersih 2060. Perluasan energi terbarukan diperlukan di negara yang masih bergantung pada batubara. Namun, urgensi tidak boleh menjadi alasan pengabaian keselarasan politik atau perlindungan lingkungan.
Halmahera sudah berada di bawah tekanan permintaan global yang meningkat. Kompleks nikel besar yang didukung terutama oleh Tiongkok telah mengubah sebagian pulau menjadi pusat pengolahan yang terkait dengan rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Investor yang terhubung dengan Jepang dan Korea Selatan telah membiayai pabrik peleburan, pembangkit listrik swasta, dan jaringan logistik untuk mengamankan akses mineral. Hilangnya hutan telah meningkat di zona industri. Perairan pesisir menghadapi tekanan yang meningkat. Masyarakat sedang menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang tiba-tiba.
Konsesi Geothermal (Panas Bumi) menambah jejak industri jangka panjang lainnya pada ekosistem yang sudah menyerap dampak kumulatif.
PT Ormat Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal negara Zionis. Pendapatan dan teknologi yang terkait dengan proyek tersebut akan beredar melalui sistem tersebut. Keterlibatan ekonomi pada skala ini membawa makna politik.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Zionis dan secara konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina menentukan nasib sendiri . Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan yang berakar di negara Zionis menciptakan kesenjangan kebijakan yang jelas. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan.
Komentar