Sumatra Utara,- Gabungan organisasi relawan Prabowo dan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Utara mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Senin (9/11/2026). Mereka menyampaikan pernyataan sikap dan mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebagaimana diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Dua tersangka lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Salah satu sasaran penyadapan yang diduga dilakukan adalah Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan hak privasi, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Soroti Penyalahgunaan Kewenangan dan Perlindungan HAM
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, gabungan relawan Prabowo dan elemen masyarakat Sumut menilai dugaan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara transparan dan menyeluruh.
Mereka menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun akses terhadap teknologi tersebut.
Menurut mereka, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sekaligus mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
Komentar