Probolinggo, 15 Januari 2026 — Dugaan pengabaian putusan lembaga negara kembali menjadi sorotan serius. Ombudsman Republik Indonesia melalui Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara resmi memulai pemeriksaan substantif terhadap laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh PPID/Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Pemeriksaan ini terkait belum dilaksanakannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 34/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2025, yang secara hukum bersifat final dan mengikat.
Pemeriksaan tersebut tertuang dalam surat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur bernomor T/038/LM.44-15/0505.2025/I/2026, tertanggal 14 Januari 2026, yang ditujukan kepada pelapor, IRFAN, warga Probolinggo. Surat itu menegaskan bahwa laporan telah naik ke tahap pemeriksaan substantif oleh Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Jawa Timur, yang berarti laporan dinilai memiliki dasar hukum yang cukup kuat.
*Putusan Komisi Informasi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban*
Dalam sistem hukum Indonesia, putusan Komisi Informasi bukan sekadar rekomendasi administratif. Putusan tersebut merupakan produk hukum yang wajib dilaksanakan oleh badan publik. Ketidakpatuhan terhadap putusan ini bukan hanya mencederai prinsip keterbukaan informasi, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban hukum pejabat publik.
Pengabaian tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menempatkan hak atas informasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
*Ancaman Sanksi Pidana yang Mengintai*
Komentar