“Kami menyaksikan di layar media sosial saat triliunan rupiah investasi mengalir, tetapi petani kelapa, pemetik cengkeh, dan nelayan menanti kapan kesejahteraan negeri ini benar-benar sampai kepada kami.”
Mukhtar A. Adam/Om Pala
Di Tanah yang Kaya, di Rumah yang Miskin
Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai babak penting perjalanan transformasi ekonomi. Negara bergerak memperkuat ketahanan nasional melalui industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan mutu modal manusia, dan penguatan investasi.
Negara sedang berupaya meninggalkan posisinya sebagai pengeksport bahan mentah untuk menjadi negara yang menguasai nilai tambah produk. Sebuah arah pembangunan yang patut diapresiasi, karena bangsa besar tidak selalu menggantungkan kemakmurnya pada kekayaan alam yang dijual tanpa pengolahan.
Dua tahun terakhir, laporan perkembangan investasi nasional mencapai Rp3.923 triliun. Di tengah tekanan ekonomi global, ketidakpastian, dan kompetisi antarnegara, aliran gelombang investasi tersebut membuat Maluku Utara tampil mengambil bagian sebagai wilayah investasi yang berada pada posisi penting dalam peta industrialisasi nasional.
Moloku Kie Raha, sebagai mesin ekonomi global pada zamannya, melalui perkebunan cengkeh telah mengubah arah perdagangan global. Perkebunan kelapa yang membebaskanIrian Barat, industri kayu yang menyumbang PDB nasional, perikanan, dan pulau-pulau kecil sebagai wujud negara kepulauan, kini mengalami perubahan struktur ekonomi yang mendasar. Pertumbuhan dan industri pengolahan, khususnya berbasis nikel, menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi regional.
Di kawasan industri IWIP Lelief–Halmahera Tengah, investasi industri pengolahan mineral memperlihatkan bagaimana Maluku Utara telah masuk ke dalam jaringan produksi global. Rangkaian proyek hilirisasi dan ekosistem baterai dengan nilai investasi yang diberikan mencapai ratusan triliun rupiah memperkuatposisi kawasan ini dalam rantai pasok industri masa depan.
Pada saat yang sama, pemberitaan rencana kerja sama pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, termasuk konsep Floating Power Unit (FPU), memperlihatkan potensi perluasan kebutuhan energi bagi pembangunan industri di Halmahera.
Semuanya menggambarkan perubahan besar dari transformasi ekonomi. Maluku Utara tidak lagi hanya dilihat sebagai kepulauan di pinggiran ekonomi nasional, tetapi telah menjadi salah satu pusat perhatian modal, teknologi, dan kepentingan industri global.
“Di tengah gemuruh mesin industri, terdengar suara yang nyaris tak terdengar: suara mereka yang hidup dari tanah dan lautnya sendiri.”
Di bawah pohon kelapa iwais, om salasa masih menghitung berapa butir kelapa yang harus dijual untuk membiayai sekolahan anaknya. Di kebun cengkeh wari, om udin menatap pohon-pohon tua yang dahulu menjadi simbol kemakmuran global, kini harus menghadapi harga yang memperkaya produsen. Di pesisir pulau-pulau kecil, om sabtu pulang membawa ikan, tetapi belum tentu membawa pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Mereka hidup di tanah, bumi, dan kekayaan alam yang dikuasai negara, yang makin dikenal karena mineral dan industrinya. Namun, janji konstitusi tentang kemakmuran atas kuasa sumberdaya alam belum hadir di dapur kehidupan mereka, walau sudah tercatat dalam statistik investasi nasional.
Di atas kertas, catatan kemakmuran itu terbaca. Di atas fakta, derita itu berdiri di dapur, kebun, dan laut yang sepi dari gemuruh mesin industri yang pergi meninggalkan kampung halaman dan tanah leluhurnya. Inilah paradoks pembangunan yang mesti dicari jawabannya untuk memastikan kehadiran negara dalam pesan konstitusi tentang kemakmuran yang patriotik.
Pertumbuhan Ekonomi Melaju, Dapur Rakyat Kekeringan
Para ekonom telah lama mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan pembangunan, apalagi tujuan bernegara. Amartya Sen (1999), melalui Development as Freedom, meletakkan pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Karena itu, pembangunan tidak cukup diukur dari kenaikan produksi, investasi, atau pendapatan agregat, tetapi juga harus melihat akses masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang bermartabat.
Pemikiran Amartya Sen menjadi relevan ketika industri besar tumbuh cepat dan nilai tambah regional meningkat tajam. Namun, pertumbuhan nilai tambah tidak otomatis berubah menjadi pendapatan rumah tangga lokal. Nilai tambah itu mengalir deras kepada pemilik modal, pekerja, pejabat, penguasa supplier, dan jejaring bisnis yang menguasai ekosistem di luar daerah. Sebagian kebutuhan produksi dipenuhi melalui rantai pasok eksternal. Sementara itu, masyarakat Moloku Kie Raha belum cukup memperoleh kesempatan memasuki arena ekonomi baru. Fenomena ini sejalan dengan Hirschman (1985), yang menjelaskan pentingnya backward linkages dan forward linkages, yaitu hubungan suatu kegiatan produksi dengan pemasok input maupun industri lanjutan. Industrialisasi yang kuat seharusnya melahirkan kegiatan ekonomi baru yang memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.
Persoalan mendasar Maluku Utara bukan sekadar apakah investasi terus meningkat, melainkan seberapa jauh investasi tersebut membentuk hubungan produksi dengan ekonomi rakyat yang telah hidup jauh sebelum industri pertambangan datang.
Komentar